Pemerintah Sesuaikan Pagu Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Jadi Rp268 Triliun
Sinkronisasi data yang matang diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai angka riil kebutuhan program ini ke depan.
Efisiensi ini menjadi bagian penting dari pengelolaan tata kelola keuangan negara yang sedang berjalan.
"Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa," jelas Prasetyo.
Tanggapan FITRA: Langkah Rasional di Tengah Kondisi Fiskal
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai kebijakan penyesuaian ini sebagai langkah yang rasional di tengah kondisi keuangan negara.
Pengawasan yang ketat sangat dibutuhkan mengingat adanya lonjakan drastis dari alokasi anggaran Rp71 triliun pada tahun 2025.
"Apabila pemerintah mulai mengurangi atau menyesuaikan kembali anggaran MBG, langkah tersebut justru dapat dibaca sebagai koreksi fiskal yang rasional," kata Peneliti FITRA Badiul Hadi saat dihubungi, Jumat (12/6/2026).
Badiul menekankan perlunya pergeseran fokus kebijakan demi memastikan akuntabilitas penggunaan dana.
Target utama program harus tetap terukur pada penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Dalam kondisi fiskal yang semakin ketat, efektivitas harus menjadi ukuran utama, bukan semata besaran anggaran," ujarnya.
Besarnya alokasi dana untuk satu program ini dipandang berisiko mempersempit ruang fiskal untuk sektor penting lain seperti pendidikan dan kesehatan.
Isu pengadaan serta kualitas layanan di lapangan juga dinilai memperbesar potensi risiko kebocoran dana.
"Kenaikan yang sangat drastis ini menuntut sistem pengawasan yang jauh lebih kuat dibanding kapasitas yang tersedia saat ini," tuturnya.
FITRA mengingatkan publik untuk terus mengawal kemanfaatan program ini agar sebanding dengan biaya peluang yang harus ditanggung negara.
Hal ini krusial karena sebagian besar pendanaan bersumber dari fungsi pendidikan.
"Apalagi sebagian besar pendanaan MBG 2026 berasal dari fungsi pendidikan, sehingga publik berhak mempertanyakan apakah manfaat yang dihasilkan sebanding dengan biaya peluang yang harus ditanggung negara," ucap dia.
Potensi kerugian keuangan negara akibat inefisiensi diproyeksikan bisa mencapai belasan hingga puluhan triliun rupiah jika sistem pengawasan lemah.
Dana sebesar itu dinilai sangat berharga untuk dialokasikan pada pembangunan fasilitas publik lainnya.
"Angka ini setara dengan puluhan rumah sakit, ribuan sekolah, atau berbagai program perlindungan sosial yang lebih terukur dampaknya," imbuhnya.
Update Terbaru
Harga Emas Hari Ini, 18 November 2026: Antam Turun Rp1.000 per Gram, Buyback Ikut Melemah Rp6.000
Rabu / 18-11-2026, 09:01 WIB
Pulih dari Koreksi, Harga Perak Murni Antam Naik Tipis
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Fakta Unik Cara Semut Mengirim Pesan Rahasia Menggunakan Getaran
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Analis jagokan deretan saham ini saat pergerakan IHSG tertekan
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Pelemahan IHSG Warnai Perdagangan Akibat Net Sell Asing
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Batas Wakhir Penetapan UMP 2027 oleh Kepala Daerah Jatuh Pada Tanggal 21 November
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Solusi kipas angin tidak kencang karena debu dan komponen aus
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Menentukan Posisi Pintu Rumah dan Meja Kerja Pembawa Hoki Shio
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Ramalan Zodiak Paling Beruntung 18 November 2026 Bawa Kedamaian
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB






