Sinkronisasi data yang matang diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai angka riil kebutuhan program ini ke depan.

Efisiensi ini menjadi bagian penting dari pengelolaan tata kelola keuangan negara yang sedang berjalan.

"Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa," jelas Prasetyo.

Tanggapan FITRA: Langkah Rasional di Tengah Kondisi Fiskal

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai kebijakan penyesuaian ini sebagai langkah yang rasional di tengah kondisi keuangan negara.

>>> Pertamina Pangkas 124 Entitas Usaha demi Efisiensi BUMN Energi

Pengawasan yang ketat sangat dibutuhkan mengingat adanya lonjakan drastis dari alokasi anggaran Rp71 triliun pada tahun 2025.

"Apabila pemerintah mulai mengurangi atau menyesuaikan kembali anggaran MBG, langkah tersebut justru dapat dibaca sebagai koreksi fiskal yang rasional," kata Peneliti FITRA Badiul Hadi saat dihubungi, Jumat (12/6/2026).

Badiul menekankan perlunya pergeseran fokus kebijakan demi memastikan akuntabilitas penggunaan dana.

Target utama program harus tetap terukur pada penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Dalam kondisi fiskal yang semakin ketat, efektivitas harus menjadi ukuran utama, bukan semata besaran anggaran," ujarnya.

Besarnya alokasi dana untuk satu program ini dipandang berisiko mempersempit ruang fiskal untuk sektor penting lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Isu pengadaan serta kualitas layanan di lapangan juga dinilai memperbesar potensi risiko kebocoran dana.

"Kenaikan yang sangat drastis ini menuntut sistem pengawasan yang jauh lebih kuat dibanding kapasitas yang tersedia saat ini," tuturnya.

FITRA mengingatkan publik untuk terus mengawal kemanfaatan program ini agar sebanding dengan biaya peluang yang harus ditanggung negara.

Hal ini krusial karena sebagian besar pendanaan bersumber dari fungsi pendidikan.

"Apalagi sebagian besar pendanaan MBG 2026 berasal dari fungsi pendidikan, sehingga publik berhak mempertanyakan apakah manfaat yang dihasilkan sebanding dengan biaya peluang yang harus ditanggung negara," ucap dia.

Potensi kerugian keuangan negara akibat inefisiensi diproyeksikan bisa mencapai belasan hingga puluhan triliun rupiah jika sistem pengawasan lemah.

Dana sebesar itu dinilai sangat berharga untuk dialokasikan pada pembangunan fasilitas publik lainnya.

>>> Panduan Memilih Broker Forex Terbaik Bappebti untuk Trading Aman

"Angka ini setara dengan puluhan rumah sakit, ribuan sekolah, atau berbagai program perlindungan sosial yang lebih terukur dampaknya," imbuhnya.