Pemerintah melakukan penataan ulang terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil setelah ditemukan potensi pemborosan anggaran hingga Rp1 triliun setiap bulan.

Pemborosan tersebut dipicu oleh pembengkakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan.

>>> Piter Dorong Pemda Bangun Transportasi Publik untuk Tekan Biaya Hidup

Jumlah SPPG yang tercatat mencapai 27.877 unit, melampaui target awal yang hanya 21.000 titik.

Data per 10 Juni 2026 menunjukkan program ini telah menjangkau 63,1 juta penerima manfaat.

Sebanyak 29.670 SPPG beroperasi, sementara 1.897 SPPG lainnya dihentikan sementara untuk evaluasi.

Evaluasi dan Refocusing Program

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan program MBG tetap dilanjutkan. Pemerintah berkomitmen membenahi kendala implementasi agar lebih efektif dan tepat sasaran.

"Program MBG adalah kebijakan Presiden yang sangat baik, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala.

Presiden mendengar kritikan dan masukan dan mengambil langkah penataan, termasuk mengambil manajemen baru," ujar Zulkifli Hasan, Jumat (12/6/2026).

Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengidentifikasi bahwa pembengkakan unit layanan dipicu oleh dugaan praktik jual beli titik SPPG di berbagai daerah.

Akibatnya, terjadi pemborosan Rp1 triliun per bulan.

>>> Indef: Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Pergeseran Konsumsi ke Pertalite

Pemerintah kini menyiapkan langkah refocusing untuk menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Evaluasi juga dilakukan terhadap sekolah yang masuk kategori mampu, serta penguatan regulasi operasional melalui Peraturan Menteri Koordinator dan peraturan Badan Gizi Nasional.

Lonjakan titik layanan signifikan terjadi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Jumlahnya membengkak menjadi 8.617 titik dari kebutuhan awal hanya 2.023 titik.

"Untuk wilayah 3T yang menjadi perhatian utama kami, sudah terdapat SK dari BGN. Ini merupakan temuan yang lebih detail dan harus segera ditata.

Dalam satu bulan ini kita akan refocusing, untuk memastikan penerima manfaat, kita akan fokus pada wilayah 3T serta mengutamakan perbaikan kualitas dapur, terutama keamanan pangan dan kebersihan, kami zero tolerance," kata Zulkifli Hasan.

Selain penataan titik layanan, pemerintah juga meningkatkan pengawasan dan efisiensi anggaran.

Komitmen lain adalah mengoptimalkan penyerapan bahan baku dari koperasi desa, BUMDes, dan UMKM lokal untuk mendongkrak perekonomian daerah.

>>> Danantara Pastikan Kelola Investasi BUMN Berbeda dari 1MDB

"Atas perintah Presiden, SPPG harus bisa menumbuhkan ekonomi di daerah setempat," imbuh Zulkifli Hasan.