Bank Dunia Soroti Subsidi BBM Indonesia Tidak Tepat Sasaran
Bank Dunia (World Bank) menyoroti kelemahan penargetan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia yang dinilai tidak tepat sasaran.
Kondisi ini diperparah ketika terjadi lonjakan harga minyak global yang menggerus ruang fiskal dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Catatan tersebut tertuang dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026.
Bank Dunia mengungkapkan bahwa 20% rumah tangga terkaya justru menerima setengah dari total subsidi BBM.
"Lonjakan harga minyak global mengungkap beban fiskal dan kelemahan dari penargetan subsidi BBM, di mana 20% rumah tangga terkaya justru menerima setengah dari total subsidi BBM," tulis laporan tersebut, dikutip Jumat (12/6/2026).
Bank Dunia mencatat pengeluaran untuk subsidi energi di Indonesia menjadi komponen belanja publik yang signifikan dan bergejolak, mencapai 1,6% dari produk domestik bruto (PDB).
Akibatnya, sistem subsidi yang berjalan saat ini menyedot sumber daya fiskal.
Rekomendasi Reformasi Subsidi BBM
Untuk mengatasi persoalan itu, Bank Dunia merekomendasikan pemerintah menjalankan tiga paket reformasi subsidi BBM.
Pertama, penyesuaian harga secara bertahap guna mempersempit jarak antara harga subsidi dan harga pasar.
Kedua, pemberian bantuan langsung tunai yang ditargetkan untuk 40% rumah tangga paling miskin guna mengimbangi dampak yang ditimbulkan.
Menurut Bank Dunia, jumlah nominal bantuan yang diberikan setiap bulan tidak akan menimbulkan beban fiskal terlalu besar, yakni hanya 10% dari total penghematan BBM.
Ketiga, realokasi penghematan subsidi BBM untuk kegiatan perlindungan sosial, investasi publik, dan dukungan mata pencaharian bagi kelompok terdampak.
Simulasi Bank Dunia menunjukkan bahwa pendekatan itu secara bertahap selama dua tahun ke depan dapat menghasilkan penghematan fiskal setara 1,3% dari PDB.
Ruang fiskal itu diproyeksikan naik hingga mencapai 2,1% dari PDB setelah kebijakan penyesuaian harga diterapkan secara penuh.
"Implementasi sama pentingnya dengan desain implementasi berurutan secara bertahap, komunikasi publik yang jelas, kesiapan sistem pelaksanaan melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN) dan perhitungan yang transparan bagaimana penghematan subsidi BBM akan diinvestasikan kembali," tulis Bank Dunia.
Update Terbaru
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
Portugal Kalahkan Wales 3&2 dan Lolos Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
YAAMPUN! Terikat Janji Gagal jadi Runner Up, Inilah Acara TV dengan Rating Terbaik Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:52 WIB
Penguatan Sektor Asuransi Dijalankan OJK Lewat Lima Pilar Strategis
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Persiapan Pindah Karier ke Bidang HR Tanpa Latar Psikologi
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB






