Bank Dunia (World Bank) menyoroti kelemahan penargetan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia yang dinilai tidak tepat sasaran.

Kondisi ini diperparah ketika terjadi lonjakan harga minyak global yang menggerus ruang fiskal dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

>>> Meksiko dan Korea Selatan Raih Kemenangan di Laga Perdana Grup A Piala Dunia 2026

Catatan tersebut tertuang dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026.

Bank Dunia mengungkapkan bahwa 20% rumah tangga terkaya justru menerima setengah dari total subsidi BBM.

"Lonjakan harga minyak global mengungkap beban fiskal dan kelemahan dari penargetan subsidi BBM, di mana 20% rumah tangga terkaya justru menerima setengah dari total subsidi BBM," tulis laporan tersebut, dikutip Jumat (12/6/2026).

Bank Dunia mencatat pengeluaran untuk subsidi energi di Indonesia menjadi komponen belanja publik yang signifikan dan bergejolak, mencapai 1,6% dari produk domestik bruto (PDB).

Akibatnya, sistem subsidi yang berjalan saat ini menyedot sumber daya fiskal.

Rekomendasi Reformasi Subsidi BBM

Untuk mengatasi persoalan itu, Bank Dunia merekomendasikan pemerintah menjalankan tiga paket reformasi subsidi BBM.

>>> Penjualan Mobil Nasional Mei 2026 Tumbuh 14 Persen, Capai 69.219 Unit

Pertama, penyesuaian harga secara bertahap guna mempersempit jarak antara harga subsidi dan harga pasar.

Kedua, pemberian bantuan langsung tunai yang ditargetkan untuk 40% rumah tangga paling miskin guna mengimbangi dampak yang ditimbulkan.

Menurut Bank Dunia, jumlah nominal bantuan yang diberikan setiap bulan tidak akan menimbulkan beban fiskal terlalu besar, yakni hanya 10% dari total penghematan BBM.

Ketiga, realokasi penghematan subsidi BBM untuk kegiatan perlindungan sosial, investasi publik, dan dukungan mata pencaharian bagi kelompok terdampak.

Simulasi Bank Dunia menunjukkan bahwa pendekatan itu secara bertahap selama dua tahun ke depan dapat menghasilkan penghematan fiskal setara 1,3% dari PDB.

Ruang fiskal itu diproyeksikan naik hingga mencapai 2,1% dari PDB setelah kebijakan penyesuaian harga diterapkan secara penuh.

>>> Mahasiswa Kedokteran Inggris Temukan Mayat Pria Lansia dengan Tiga Alat Kelamin

"Implementasi sama pentingnya dengan desain implementasi berurutan secara bertahap, komunikasi publik yang jelas, kesiapan sistem pelaksanaan melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN) dan perhitungan yang transparan bagaimana penghematan subsidi BBM akan diinvestasikan kembali," tulis Bank Dunia.