Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengumumkan kebutuhan anggaran mencapai Rp 219,81 triliun untuk tahun 2027.

Pagu indikatif yang ditetapkan saat ini baru sebesar Rp 98,47 triliun. Artinya, masih ada selisih kekurangan sekitar Rp 121,34 triliun yang belum terakomodasi dalam rancangan APBN.

>>> Manchester City Tawar Elliot Anderson 122 Juta Paun, Ditolak

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan situasi ini tidak akan mengganggu jalannya program infrastruktur. Pihaknya telah melakukan pemetaan dan menentukan skala prioritas proyek.

"Kita kan sudah prioritaskan dengan anggaran yang ada kita mau mengerjakan apa," kata Dody di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Kementerian PU terbiasa menerima dana tambahan di tengah jalan seiring penugasan proyek baru. Dody mencontohkan tahun 2026, di mana tambahan dana digunakan untuk mendesain proyek baru.

Optimalisasi pendanaan eksternal juga terus digenjot. Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi opsi untuk melibatkan swasta dalam pembiayaan infrastruktur.

>>> XLSmart Luncurkan ESTA eco dan ESTA vision untuk Efisiensi Operasional Bisnis

"Beberapa tempat juga pasti kita dorong ke sana. Arahan persediaan begitu, kan?

Tapi di dorong swasta ikut masuk," terangnya.

Mekanisme penundaan pembiayaan dan pelibatan swasta dinilai cukup mengamankan operasional harian. Dody menyatakan aktivitas kementerian tetap berjalan normal.

>>> PT Alia Kreasindo Mandiri Targetkan Transaksi Rp115 Miliar di IIE 2026

"Jadi aman lah, menurut saya sih aman lah," ujar Dody. Ia juga menambahkan bahwa tenggat waktu APBN 2027 masih panjang, sehingga masih ada ruang penyesuaian.