Pemerintah Indonesia melalui Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan respons terhadap tuntutan serta ancaman demonstrasi Reformasi Jilid II dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Gelombang protes ini dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh angka Rp18.000. Mahasiswa memberikan tenggat waktu 18 hari kepada pemerintah untuk mengambil langkah konkret.

>>> John Cena Ungkap Kemiripan dengan Kim Mu Yeol yang Bikin Publik Kembali Cari Profilnya

Menanggapi situasi tersebut, Kepala BIN Herindra menyampaikan pesan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (11/6/2026).

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat mengutamakan stabilitas nasional.

"Ah, yang penting kita semua harus menjaga ya, persatuan kesatuan," ujar Herindra. Ia juga berharap tidak muncul kondisi yang merugikan masyarakat luas akibat gejolak ini.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah menerima aspirasi mahasiswa sebagai masukan konstruktif.

Ia menegaskan pada Senin (8/6/2026) bahwa jajaran kabinet sedang melakukan koordinasi intensif untuk memulihkan kondisi perekonomian.

"Beberapa hari ini kan saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita," kata Prasetyo Hadi.

Mensesneg menjelaskan bahwa perbaikan indikator ekonomi dipengaruhi banyak faktor eksternal. Namun optimisme tetap dijaga melalui sinergi kebijakan yang memberikan kepastian usaha.

"Dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian juga kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini," ujarnya.

>>> Chandra Asri Pacific Raih Penghargaan Deal of the Year 2026 di Singapura