Kemenhub Kaji Usulan Kenaikan Tarif Penyeberangan dari Gapasdap
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mempertimbangkan usulan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan yang diajukan oleh Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap).
Pertemuan berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (11/6/2026).
Pemerintah memilih bersikap hati-hati dan mengkaji kondisi terkini dunia usaha secara seksama sebelum mengambil keputusan resmi terkait tarif penyeberangan nasional.
Respons tersebut menanggapi keluhan para pengusaha angkutan penyeberangan mengenai pembengkakan biaya operasional akibat pelemahan nilai tukar Rupiah dan tingginya harga minyak dunia.
Pemerintah Pertimbangkan Subsidi BBM
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa pelaku industri penyeberangan saat ini masih menerima bantuan dari pemerintah berupa bahan bakar minyak bersubsidi.
"Kita harus lihat kondisinya ya. Kan transportasi penyeberangan kan di sana juga ada BBM subsidi yang dinikmati oleh pelaku industri penyeberangan ya.
Kita akan lihat itu," ujar Dudy.
Di sisi lain, Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo menyatakan bahwa melemahnya nilai tukar Rupiah berdampak langsung terhadap komponen biaya operasional yang bergantung pada valuta asing.
"Kombinasi antara pelemahan Rupiah dan tingginya harga minyak dunia membuat beban operasional kapal semakin meningkat," ungkap Khoiri.
Khoiri menjabarkan lonjakan biaya mencakup kenaikan harga suku cadang kapal sebesar 30-40 persen, harga oli mencapai 60 persen, serta biaya pengedokan kapal yang naik sekitar 20 persen.
Berdasarkan perhitungan bersama dengan Kementerian Perhubungan dan pihak terkait pada 2019, ketetapan tarif saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan realitas beban produksi di lapangan.
"Saat ini, tarif yang berlaku sudah tertinggal jauh dari perhitungan Harga Pokok Produksi atau HPP," tegas Khoiri.
Asosiasi menilai keterlambatan penyesuaian tarif ini dapat mengancam aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang.
"Pada akhirnya, kemampuan perusahaan dalam menjaga standar keselamatan, kenyamanan, dan kesinambungan pelayanan kepada masyarakat akan semakin tertekan," pungkas Khoiri.
Update Terbaru
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB






