Institute for Essential Service Reform (IESR) menduga pemadaman listrik di sejumlah wilayah Pulau Jawa pada Rabu (10/6/2026) hingga Kamis (11/6/2026) terjadi karena rendahnya cadangan bahan bakar di sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sistem Jawa-Bali.

CEO IESR Fabby Tumiwa menyebutkan bahwa keterbatasan pasokan batu bara membuat hari operasi pembangkit (HOP) berada di bawah batas aman.

>>> BI dan PBOC Sepakati Perluasan Penggunaan Mata Uang Lokal

Selain itu, ada dugaan gangguan pada PLTGU Jawa 1.

"IESR menduga bahwa pemadaman bergilir yang terjadi belakangan dipicu oleh rendahnya cadangan bahan bakar di sejumlah PLTU di sistem Jawa-Bali sehingga harus beroperasi di bawah kapasitas optimal.

Keterbatasan pasokan batu bara yang membuat HOP di bawah batas aman," kata Fabby dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6/2026).

Menurut Fabby, kritisnya HOP diduga terjadi karena keterlambatan pengiriman batu bara ke PLTU akibat tertundanya persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2027.

Dominasi batu bara dinilai menjadi ancaman bagi keamanan pasokan energi nasional.

"Jika sejumlah informasi yang beredar bahwa adanya gangguan pasokan batu bara yang membuat PLTU harus menurunkan kapasitas pembangkitannya adalah benar, ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada sistem kelistrikan yang didominasi oleh batu bara dan sistem listrik yang terpusat merupakan ancaman keamanan pasokan energi," tegas Fabby.

Fabby menambahkan, gangguan satu pembangkit seharusnya bisa diantisipasi oleh PT PLN (Persero) karena perusahaan memiliki ketentuan cadangan daya atau reserve margin sebesar 30 persen.

"Seharusnya dapat diantisipasi melalui ketersediaan cadangan daya, sistem proteksi, dan redundansi jaringan yang memadai.

Di sistem kelistrikan PLN, ketentuan reserve margin mencapai 30% harusnya memberikan jaminan keamanan pasokan pembangkit," kata Fabby.