Pelaku Usaha Tak Perlu Khawatir Berlebihan terhadap Kebijakan Ekspor Danantara
Pelaku usaha dan investor tidak perlu khawatir berlebihan terhadap kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Pengamat ekonomi Piter Abdullah dari Prasasti Center menilai kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah memperkuat tata kelola ekspor agar penerimaan negara lebih optimal.
Menurut Piter, kebijakan itu bukan pengambilalihan penuh bisnis ekspor dari pelaku usaha dan bukan bagian dari nasionalisasi.
"Pasar tidak perlu langsung membaca aturan ini sebagai perubahan ekstrem.
Masih ada masa transisi, mekanisme evaluasi, dan ruang pengecualian bagi pelaku usaha tertentu," kata Piter, Rabu (10/6/2026).
Dalam PP No.24 Tahun 2026, komoditas strategis tahap awal meliputi batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.
Ekspor hanya dapat dilakukan oleh BUMN Ekspor sebagai perantara, yaitu DSI.
Piter menambahkan, PP tersebut tidak mengatur secara spesifik tata kelola ekspor dan model bisnis BUMN Ekspor masih bersifat umum.
Pasal 4 ayat 1 menyebutkan tata kelola ekspor dapat dilakukan melalui tiga cara: pengendalian ekspor termasuk verifikasi teknis, pengaturan pengangkutan dan asuransi ekspor, serta mekanisme lain.
Dengan demikian, perusahaan penghasil komoditas tetap dapat melakukan ekspor seperti sebelumnya. Perbedaannya adalah keterlibatan DSI dalam pelaporan dan monitoring.
"Kekhawatiran pelaku usaha akan dikerdilkan perannya hanya di hulu terlihat berlebihan," ujar Piter.
PP No.24 Tahun 2026 juga memberikan fleksibilitas berupa pengecualian bagi pelaku usaha yang memiliki kontrak dengan pemerintah terkait investasi, divestasi, dan pengolahan dalam negeri.
Terkait harga jual dan margin, Piter menilai ruang penentuan margin tidak bisa dimaknai sebagai kewenangan tanpa batas karena ada harga internasional sebagai acuan.
"Investor wajar mencermati risiko margin, tetapi frasa tingkat kewajaran juga penting. Pemerintah perlu menjaga agar mekanisme baru tidak menimbulkan distorsi berlebihan terhadap pelaku usaha yang patuh," kata dia.
PP tersebut berlaku mulai 1 Juni 2026, namun pelaksanaan ekspor melalui BUMN Ekspor diberi tenggat paling lambat 31 Desember 2026.
Update Terbaru
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Batas Wakhir Penetapan UMP 2027 oleh Kepala Daerah Jatuh Pada Tanggal 21 November
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Solusi kipas angin tidak kencang karena debu dan komponen aus
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Menentukan Posisi Pintu Rumah dan Meja Kerja Pembawa Hoki Shio
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Ramalan Zodiak Paling Beruntung 18 November 2026 Bawa Kedamaian
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB






