Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk merampungkan pembenahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kurun waktu satu bulan ke depan.

Langkah penataan ini diambil setelah ditemukan berbagai persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan, dilansir dari Nasional pada Kamis (11/6/2026).

>>> AS Masukkan BYD ke Daftar Hitam Militer Pentagon

Salah satu masalah utama yang diakui pemerintah adalah munculnya kasus jual beli titik Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG).

Praktik culas tersebut dilaporkan memicu kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp 1 triliun setiap bulan akibat pemberian insentif kepada SPPG yang beroperasi.

"Oleh karena itu perlu waktu penataan selama satu bulan. Yang baik diteruskan, yang tidak baik ini jangan dibenarkan," terang Zulhas di kantornya, Kamis (11/6/2026).

Evaluasi menyeluruh kini diarahkan pada standardisasi operasional demi mencegah penyimpangan anggaran negara lebih lanjut.

Selain masalah finansial, BGN saat ini memprioritaskan perbaikan kualitas dapur guna menjamin keamanan pangan dan menekan risiko kasus keracunan pada layanan MBG.

>>> Pengamat Pajak Soroti Rendahnya Kontribusi Wajib Pajak Baru

"Kita tidak ada zero toleran terhadap keamanan pangan, tidak boleh lagi ada keracunan. Kita fokus dalam satu bulan ini," terang Zulhas.

Kepatuhan terhadap prosedur operasional standar menjadi sorotan tajam karena banyak unit yang dinilai mengabaikan regulasi baku.

BGN mengidentifikasi sejumlah SPPG yang tidak menyerap bahan baku pangan dari ekosistem desa setempat ataupun koperasi pedesaan.

"Ini banyak terjadi pelanggaran, padahal perintah presiden SPPG ini diharapkan bisa menumbuhkan ekonomi di daerah setempat," ungkap Zulhas.

>>> Erick Thohir Ajak Kepala Daerah Gelar Nobar Gratis Piala Dunia 2026

Pemerintah menegaskan kepatuhan penyerapan komoditas lokal menjadi indikator utama dalam keberlanjutan kemitraan program ini.