AS Masukkan BYD ke Daftar Hitam Militer Pentagon
Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) memasukkan produsen otomotif BYD ke dalam daftar hitam perusahaan yang dituduh mendukung militer China.
Gedung Pentagon memperbarui dokumen resmi mengenai entitas militer China yang beroperasi di wilayah AS.
>>> Pengamat Pajak Soroti Rendahnya Kontribusi Wajib Pajak Baru
Sejumlah korporasi besar asal China turut masuk dalam daftar tersebut, termasuk Alibaba, Baidu, produsen baterai EVE Energy, WuXi AppTec, TP-Link, start-up robotika Unitree, serta Hesai dan Robosense yang disokong BYD.
Pemerintah AS menilai keberadaan perusahaan-perusahaan ini dapat memicu ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional mereka.
Dalam dokumen tersebut, BYD diidentifikasi memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara China (SASAC).
BYD juga disebut memiliki hubungan tidak langsung dengan Kementerian Industri dan Teknologi Informasi China (MIIT).
"BYD merupakan kontributor fusi militer-sipil terhadap basis industri pertahanan China karena berafiliasi dengan MIIT dan karena berlokasi di atau berafiliasi dengan zona perusahaan fusi militer-sipil," demikian dikutip dari dokumen Departemen Pertahanan AS.
Pihak BYD segera melayangkan bantahan resmi terhadap klaim yang dikeluarkan oleh Pentagon.
>>> Erick Thohir Ajak Kepala Daerah Gelar Nobar Gratis Piala Dunia 2026
Lewat berkas terbaru yang diserahkan ke Bursa Efek Hong Kong pada Selasa (9/6/2026), BYD menegaskan status operasional mereka.
"Karena Grup (BYD) bukanlah perusahaan militer China maupun kontributor fusi militer-sipil terhadap basis industri pertahanan China, Perusahaan menganggap bahwa tidak ada pembenaran untuk dimasukkannya Perusahaan ke dalam Daftar CMC (Perusahaan Militer China)," tulis BYD.
Manajemen BYD menjelaskan bahwa keputusan Pentagon tidak dikategorikan sebagai daftar sanksi hukum.
Oleh karena itu, status ini diklaim tidak akan mengganggu jalannya roda bisnis perusahaan secara global.
Kebijakan tersebut juga tidak membatasi pihak eksternal di luar Departemen Pertahanan AS untuk menjalin kemitraan dagang dengan mereka.
>>> BSI Catat Kenaikan Rasio Profitabilitas Return on Assets Jadi 2,42 Persen
"Pembatasan pengadaan pemerintah AS yang terkait dengan daftar CMC tidak akan berdampak pada bisnis Perusahaan, dan Daftar CMC tidak membatasi transaksi sekuritas Perusahaan," tegas BYD.
Update Terbaru
Mengenal Nasi Jaha, Kuliner Khas Manado yang Dibakar dalam Bambu
Kamis / 11-06-2026, 17:21 WIB
Mobil Turbo Turun Spesifikasi BBM Berisiko Alami Kerusakan Mesin
Kamis / 11-06-2026, 17:21 WIB
Said Iqbal Pertanyakan Implementasi Perpres Potongan Aplikasi Ojol
Kamis / 11-06-2026, 17:21 WIB
Vinicius Junior Pasti Bertahan di Real Madrid Musim Depan
Kamis / 11-06-2026, 17:20 WIB
IHSG Melemah ke Level 5.886, Saham KOPI dan RISE Justru Melonjak
Kamis / 11-06-2026, 17:20 WIB
KSAD Maruli Simanjuntak Bantah Isu Penggusuran Sekolah di Ende
Kamis / 11-06-2026, 17:20 WIB
5 Resep Bihun Goreng Enak dan Praktis untuk Menu Sehari-hari
Kamis / 11-06-2026, 17:20 WIB
Pemerintah Tunjuk Danantara Sumberdaya Indonesia Kelola Ekspor Komoditas Strategis
Kamis / 11-06-2026, 17:17 WIB
Pemko Medan Perluas Program Tebus Ijazah ke Madrasah Swasta
Kamis / 11-06-2026, 17:16 WIB
Kementerian ESDM Bantah Pemadaman Listrik Jawa Akibat Kelangkaan Batu Bara
Kamis / 11-06-2026, 17:16 WIB
Australia Khawatirkan Dampak Ketergantungan pada Starlink
Kamis / 11-06-2026, 17:16 WIB
Raffi Ahmad Bantah Terlibat Kasus Penyelundupan Elektronik Ilegal
Kamis / 11-06-2026, 17:16 WIB
KAI Renovasi Stasiun Gambir untuk Integrasi dengan KRL
Kamis / 11-06-2026, 17:16 WIB
Liwet Bakar Derajat Viral di Ciledug, Topping Melimpah Mulai Rp19 Ribu
Kamis / 11-06-2026, 17:16 WIB






