Pemprov DKI Jakarta Bakal Sesuaikan Tarif Transjabodetabek Berdasarkan Jarak
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan kebijakan baru terkait tarif layanan bus Transjabodetabek. Tarif yang sebelumnya flat Rp3.500 akan disesuaikan berdasarkan jarak tempuh dan karakteristik layanan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengonfirmasi rencana perubahan tarif tersebut saat berada di Urban Knowledge Hub, Jakarta Selatan.
Ia mencontohkan rute Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta yang tidak mungkin tetap Rp3.500.
"Waktu itu saya juga menyampaikan, enggak mungkin Blok M-Soekarno-Hatta itu Rp3.500 karena naik Damri, naik yang lain, itu sudah rata-rata di atas Rp100.000," kata Pramono.
Pramono menambahkan bahwa evaluasi mendalam sedang berjalan, terutama setelah pengoperasian rute baru SH2 (Blok M-Bandara Soekarno-Hatta) sejak 12 Maret 2026.
Rute tersebut diwacanakan memiliki tarif Rp10.000 hingga Rp15.000 setelah tiga bulan uji coba.
"Maka dengan demikian, akan ada penyesuaian, angkanya akan segera diputuskan dalam waktu dekat ini," ucap Pramono.
Integrasi Tarif Maksimal Rp10.000
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin menjelaskan skema perluasan integrasi ongkos perjalanan maksimum Rp10.000 selama tiga jam.
Skema ini memanfaatkan interkoneksi moda Transjakarta, MRT, dan LRT melalui aplikasi JakLingko.
"Seperti tarif maksimum Rp10.000 dalam 3 jam yang diakses melalui aplikasi JakLingko agar mencakup seluruh rute Transjabodetabek," kata Budi.
Budi menyatakan fasilitas pembatasan harga tiket tersebut hanya dapat diakses melalui sistem digital resmi.
Pihak dinas juga berjanji mengoptimalkan ketepatan jadwal armada dan membenahi prasarana halte pengumpan di titik transit.
"Termasuk integrasi fisik yang aman dengan halte atau stasiun serta menyediakan rute pengumpan agar penumpang mudah mencapai titik akhir tujuan," ujar Budi.
Manajemen pembiayaan Transjabodetabek sepanjang tahun 2026 mencatat alokasi subsidi negara mencapai Rp401.087.058.387. Rata-rata subsidi per pelanggan sebesar Rp12.258.
Penetapan regulasi prasarana ke depan masih membutuhkan sinkronisasi operasional antarwilayah administratif.
"Namun, masih diperlukan koordinasi lebih lanjut dalam hal penyediaan sarana prasarana dan operasional, seperti pembangunan halte hingga terkait subsidi," tutup Budi.
Update Terbaru
Wonderkid Benfica Gianluca Prestianni Diperebutkan Arsenal, PSG, dan Bayern
Rabu / 18-11-2026, 08:01 WIB
Pau Cubarsi Cedera Saat Bela Timnas Spanyol dan Perparah Masalah Lini Belakang Barcelona
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
VIVA dan MDIA Perkuat Posisi Keuangan Melalui Efisiensi Operasional
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Daftar SPBU Shell Jual Bensin di Jakarta dan Sekitarnya
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Pentagon Lancarkan Serangan ke Lokasi Rudal Iran di Pulau Qeshm
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Perkuat Bisnis, FLMC Bentuk Entitas Distribusi Beroperasi Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Ajang V-Creator Summit 2026 Jadi Saksi Ekspansi Robotik VinFast
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pernyataan Terbaru Jensen Huang Soal Kursi CEO Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
IHSG Diprediksi Tertekan Koreksi Dampak Sentimen Eksternal
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pochettino Pamitan dari Timnas AS, Laga Terakhir Lawan Haiti Sebelum Terbang ke Old Trafford
Rabu / 18-11-2026, 07:55 WIB
Penyerangan di Masjid Darul Ma'arif: Tiga Jemaah Luka, Polisi Jadwalkan Tes Kejiwaan Pelaku
Rabu / 18-11-2026, 07:51 WIB
Tenda Berdiri di Depan Kantor Badan Gizi Nasional, Mitra Dapur MBG Tuntut SK 63551 Dicabut
Rabu / 18-11-2026, 07:47 WIB
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB






