Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya menjadi simbol kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

Niat besar, dukungan politik kuat, dan anggaran masif menjadikannya salah satu program paling ambisius dalam sejarah kebijakan publik Indonesia.

>>> Bank Indonesia Luncurkan Kurva Imbal Hasil Pasar Uang untuk Transparansi Harga

Namun, perjalanan program ini justru memperlihatkan ironi. Di tengah semangat besar, muncul persoalan serius mulai dari keracunan massal hingga dugaan penyimpangan tata kelola.

Fakta ini menegaskan satu hal penting: niat baik tidak pernah cukup tanpa sistem yang kuat, transparan, dan konsisten.

Ketegasan Presiden Prabowo dalam membenahi MBG dari akarnya, terutama terkait etika dan tata kelola, patut diapresiasi.

Pelajaran untuk Sektor Pertambangan

Pelajaran dari MBG tidak berhenti pada sektor sosial. Ia menjadi cermin bagi sektor lain yang lebih strategis, khususnya energi dan pertambangan.

Jika dalam program sosial saja kegagalan sistem dapat menimbulkan dampak luas, maka dalam sektor penopang ekonomi nasional, risikonya jauh lebih besar.

Sektor pertambangan adalah fondasi penerimaan negara, penggerak investasi, dan penopang pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, setiap kebijakan yang menyentuh sektor ini harus dijalankan dengan kehati-hatian tinggi. Dalam beberapa waktu terakhir, arah kebijakan di sektor pertambangan justru menimbulkan kekhawatiran terkait daya saing.

Indikasi perlambatan, bahkan kontraksi pertumbuhan pada 2025 dan berlanjut hingga kuartal pertama 2026, menjadi sinyal yang tidak boleh diabaikan.

Penurunan ini bukan semata faktor eksternal seperti harga komoditas global, tetapi juga mencerminkan tekanan dari dalam, khususnya dinamika kebijakan yang berubah cepat dan berturut-turut.

Dimulai dari kenaikan royalti pada 2025, yang langsung meningkatkan beban biaya pelaku usaha, lalu disusul rencana kenaikan kembali pada 2026.