Ditjen Pajak Tegaskan 5 Poin Penting PPh Final 0,5 Persen UMKM
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan lima poin penting dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
Kebijakan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa regulasi ini dirancang untuk memberikan ruang tumbuh lebih luas bagi pelaku usaha kecil.
Langkah ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja tanpa membebani administrasi yang rumit.
"Sejak awal, pemerintah terus mendukung UMKM melalui evolusi kebijakan perpajakan, mulai dari PP 46/2013, PP 23/2018, hingga PP 55/2022.
PP Nomor 20 Tahun 2026 hadir sebagai penyempurnaan agar dukungan semakin adil dan tepat sasaran," kata Bimo dalam siaran pers, Senin (8/6/2026).
Lima Poin Utama PPh Final UMKM
Pertama, fasilitas tarif 0,5 persen dan batas omset.
Insentif PPh Final UMKM dengan tarif 0,5 persen tetap berlaku dengan batasan omset maksimal Rp4,8 miliar per tahun.
Wajib Pajak Orang Pribadi dengan omset di bawah Rp500 juta per tahun tetap dibebaskan dari pajak penghasilan.
Kedua, kemudahan administrasi tanpa batas waktu.
Wajib Pajak Orang Pribadi dan PT Perorangan yang memenuhi kriteria dapat memanfaatkan tarif final 0,5 persen tanpa batasan durasi.
Untuk Koperasi, pelonggaran tarif diberikan selama 4 tahun sejak terdaftar.
Ketiga, sasaran tepat dan pencegahan celah hukum. Regulasi baru ini memastikan insentif perpajakan dinikmati oleh sektor usaha yang berkembang.
Otoritas pajak juga mengantisipasi tindakan manipulatif seperti pemecahan badan usaha untuk menghindari tarif normal.
Keempat, mekanisme perhitungan pajak umum.
Bagi badan usaha seperti PT dan CV yang beralih ke mekanisme perpajakan umum, pajak dihitung dari laba bersih setelah dikurangi biaya operasional yang legal.
Perpindahan ini tidak serta-merta meningkatkan beban pajak.
Kelima, masa transisi dan keseimbangan sistem. PP Nomor 20 Tahun 2026 menyelaraskan stimulus UMKM dengan ekosistem perpajakan yang sehat.
Ditjen Pajak akan mengawal pelaksanaan aturan melalui masa transisi, edukasi, dan pendampingan intensif.
Update Terbaru
Noa Nakada Pemain Ultraman Teo Tutup Usia pada Umur 23 Tahun
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB
Seri Manga Reading Our Way to a Happy New World Berakhir pada Jilid Ketiga
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB
Panduan Menghapus Informasi Pribadi dari Fitur Memori Gemini
Rabu / 18-11-2026, 05:07 WIB
Nonton Drakor Merry Berry Love Episode 7 Sub Indo di KST bukan LK21:
Rabu / 18-11-2026, 05:05 WIB
BMW i3 Tempuh 3.700 Mil Lintas Eropa, Waktu Charging di Bawah 3 Jam
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Peluang Megawati Cs Menang, Cek Jadwal Hillstate vs SOOP Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Menerapkan Disney Hug Rule untuk Kedekatan Emosional Anak
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Catatan Spesial Menanti Marc Marquez di Sprint Portugal
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Tanggapan Tegas Trump Mengenai Rencana Serangan Bom Kotor Iran
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
BI Catat Pengguna QRIS Lampaui 70 Juta serta 49 Juta Merchant
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
Horizon Evo Pesawat Sayap Tunggal Buatan Natilus Diklaim Hemat Bahan Bakar
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Statistik Impresif Mariano Peralta Bungkam Keraguan di Persib
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Xiaomi 18 Pro Series Bawa Kamera 200 MP Rilis Awal Desember 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Pesta gol ke gawang Belanda bawa Jerman melaju di Nations League
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB






