Pemerintah Izinkan Impor Migas Langsung Lewat Skema G2G
Pemerintah Indonesia resmi membuka peluang impor minyak dan gas bumi langsung melalui skema kerja sama antarpemerintah atau Government to Government (G2G).
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 yang diterbitkan pada Senin (8/6/2026).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan aturan baru ini memangkas rantai birokrasi impor yang panjang.
Perpres tersebut juga menunjuk Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) sebagai Badan Layanan Umum yang memiliki kewenangan eksekusi impor.
"Tujuan perpres agar memotong mata rantai proses impor migas yang selama ini terjadi, dan itu bisa G2G," ujar Bahlil.
Ia menambahkan jika Presiden melakukan kerja sama dengan negara lain terkait minyak mentah, maka bisa langsung melalui skema G2G dan ditindaklanjuti lewat G2B.
Kementerian ESDM langsung menjadwalkan pembahasan teknis implementasi aturan pengelolaan sektor energi tersebut.
Lemigas dipastikan memegang peran sentral dalam mengelola impor crude, BBM, hingga LPG sesuai penugasan.
Bahlil menyatakan akan segera mengkomunikasikan arahan Presiden agar impor sektor energi dapat dikelola oleh BLU, dalam hal ini Lemigas.
Pemerintah juga membuka peluang mengarahkan pasokan impor migas baru dari negara tertentu, termasuk Rusia.
"Akan diarahkan untuk kemungkinan itu bisa terjadi," ungkap Bahlil terkait impor dari Rusia.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan Perpres Nomor 26 Tahun 2026 memperluas jangkauan pengelolaan energi tidak hanya terbatas pada BUMN atau swasta.
"Jadi, dari regulasi ini Lemigas bisa melakukan impor. Kita akan mengoptimalkan penggunaan BLU ini," kata Yuliot.
Skema pengadaan baru ini menjadi payung hukum agar proses impor fleksibel terhadap harga, waktu, negara asal, dan pengiriman.
Hal ini memperluas opsi yang selama ini didominasi badan usaha pemegang izin.
Yuliot menjelaskan pengadaan melalui BLU di bidang energi telah diatur dalam Perpres 26, termasuk perbedaan harga, waktu pengadaan, negara asal, dan waktu pengiriman.
Penyusunan regulasi ini juga bertujuan mencegah potensi sengketa di masa depan.
Berdasarkan isi pasal, pengadaan impor didasarkan atas alokasi, persetujuan pemerintah pusat, atau penugasan resmi.
"Ini kita payungi sehingga nanti tidak menimbulkan ruang permasalahan hukum di belakang hari," ungkap Yuliot.
Update Terbaru
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB






