Pemerintah Irak terancam gagal membayar gaji pegawai negeri pada bulan depan jika penutupan Selat Hormuz terus berlanjut.

Pernyataan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein pada Senin, 8 Juni 2026.

>>> Ekuador Kalahkan Guatemala 3-0 dalam Laga Uji Coba Pamungkas

Krisis keuangan dipicu oleh kelumpuhan ekspor minyak mentah Irak. Negara produsen minyak terbesar kedua di OPEC ini sangat bergantung pada sektor migas.

Ekspor minyak mentah menyumbang sekitar 90 persen dari total pendapatan pemerintah. Saat ini jalur pengiriman komoditas tersebut mengalami hambatan besar, sehingga menekan anggaran domestik.

Fuad Hussein menjelaskan bahwa pasokan minyak mentah yang keluar dari Irak kini sangat terbatas.

"Ekspor minyak kini terbatas pada pipa Kurdistan dengan rata-rata 200.000 barel per hari," ujarnya.

Desakan Diplomasi dan Langkah Darurat

Menanggapi situasi tersebut, Hussein mendesak penghentian ketegangan militer di kawasan. Ia juga mengindikasikan langkah diplomasi tingkat tinggi akan diambil kepala pemerintahan Irak dalam waktu dekat.

>>> Luis de la Fuente Tetap Bawa Lamine Yamal ke Piala Dunia 2026 Meski Cedera

"Irak menyerukan kepada semua pihak dalam perang Iran untuk menghentikan permusuhan, membuka selat, dan memungkinkan ekspor minyak dilanjutkan.

Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi berpeluang mengunjungi Washington pada Juli," kata Hussein.

Kebutuhan dana untuk membayar upah aparatur sipil negara di Irak sangat besar setiap bulannya. Untuk mengatasi defisit, otoritas moneter terpaksa mengambil kebijakan darurat, termasuk memanfaatkan cadangan devisa.

"Irak membutuhkan sekitar 8 triliun hingga 9 triliun dinar per bulan untuk gaji pegawai negeri dan telah mencetak lebih dari 20 triliun dinar dalam bentuk uang kertas.

>>> IHSG Anjlok 4,2% ke Level 5.594, Asing Jual Bersih Rp3,72 Triliun

Pemerintah mengandalkan cadangan bank sentral untuk menyelesaikan masalah keuangan tersebut," pungkas Hussein.