Kemenkeu Identifikasi Pelaku Usaha Pemecah Omzet demi Fasilitas PPh
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengidentifikasi pelaku usaha yang diduga memecah usahanya demi menikmati tarif Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM sebesar 0,5 persen.
Langkah ini diambil menyusul pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 yang membatasi fasilitas tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah belum dapat mengalkulasi potensi tambahan penerimaan negara dari kebijakan baru ini.
"Ini kami mau tarik mereka keluar. Setelah itu, kita tahu berapa, lalu kita ekstrapolasi ke depan.
Jadi untuk sekarang yang masih belum bisa ditebak, karena masih gelap," ujarnya.
Melalui aturan baru, fasilitas tarif 0,5 persen dibatasi hanya untuk wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar per tahun menggunakan konsep omzet kumulatif.
Kebijakan ini bertujuan memastikan keadilan agar pelaku usaha dengan skala ekonomi besar membayar pajak sesuai kapasitas aslinya.
"Kalau sudah kaya, bayar pajak sesuai dengan levelnya, jangan mau murah terus, kan saya rugi. Kecuali memang UMKM betulan ya, kita akan jaga 0,5% terus," tegas Purbaya.
Peningkatan Kepatuhan Perpajakan
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa pembaruan skema ini bertujuan meningkatkan kepatuhan perpajakan. "Kami ingin ketertiban.
Kalau hanya melaporkan 0,5% dengan omzet, kan tidak bisa ter-capture ke SPT," ujarnya.
Di sisi lain, pengamat perpajakan Prianto Budi Saptono, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, menilai kebijakan baru ini berpotensi membebani administrasi usaha kecil seperti CV dan PT. Namun, dampak positif makronya dinilai lebih unggul.
"Kebijakan dalam PP 20/2026 memang ibarat pedang bermata dua, namun dampak positif makronya (tepat sasaran) jauh lebih mengungguli dampak negatif mikronya (beban administrasi)," kata Prianto.
Ia menambahkan bahwa sistem PPh final dinilai merugikan pelaku usaha saat merugi karena pajak tetap dihitung dari peredaran bruto.
Sebaliknya, peralihan ke skema normal dianggap lebih adil karena pungutan hanya dilakukan saat perusahaan mencatat laba bersih.
Update Terbaru
Murka di Live TikTok, Daehoon Bongkar Klaim Perselingkuhan Jule yang Disebutnya Berulang
Rabu / 18-11-2026, 11:58 WIB
Emiten Hary Tanoe Digugat Kreditur Asing, Pengadilan Tetapkan PKPU 43 Hari
Rabu / 18-11-2026, 11:57 WIB
Syarat Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Menurut Pakar IPB
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB
Rutinitas skincare malam Viva untuk elastisitas kulit lansia
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB
Lesunya pasar lokal tekan kinerja manufaktur otomotif China tahun ini
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB
Artis Senior Inisial A Disebut Hard Gumay Diserang Orang Dekat, Netizen Ramai Menebak Sosoknya
Rabu / 18-11-2026, 11:53 WIB
Forkopimda Solid Jadi Syarat Utama Jaga Stabilitas Daerah Kata Mendagri
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Socialbread Hadirkan Tren Nostalgia Masa Putih Abu-Abu untuk Dewasa
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Pencuri Satroni Warung Epy Kusnandar, Begini Reaksi Santai Karina Ranau
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Mengetahui Keabsahan Lembaga Lewat Portal Cek NIK Koperasi Resmi
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Profil Tutus Fatma Sri Agustini, Pemenang ke-15 Umrah Gratis dari Nusuk yang Identitas Medsosnya Masih Misterius
Rabu / 18-11-2026, 11:47 WIB
Spoiler kiDnap GAME Episode 7, Pilihan Sulit Lima Peserta dan Pengkhianatan yang Mengancam Kerja Sama
Rabu / 18-11-2026, 11:46 WIB
Tim Verifikasi Fokus Syarat Cawapres Cegah Kekosongan Kursi Wakil Presiden
Rabu / 18-11-2026, 11:42 WIB
Pembaruan Internal Picu Gangguan Massal pada Ekosistem Apple
Rabu / 18-11-2026, 11:42 WIB






