Posisi kas pemerintah yang mencapai Rp 513 triliun dinilai mencerminkan likuiditas negara yang masih kuat.

Namun, angka tersebut belum dapat dijadikan ukuran utama ketahanan fiskal Indonesia dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

>>> Timnas Iran Terpaksa Menginap di Meksiko Selama Piala Dunia 2026

Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan terdapat perbedaan mendasar antara posisi kas pemerintah dan bantalan fiskal yang sesungguhnya.

Menurutnya, angka Rp 513 triliun yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merupakan posisi kas yang dikelola Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk memastikan operasional negara berjalan lancar.

"Saya kira kita perlu membedakan dua hal yang sering tercampur dalam diskusi publik.

Angka Rp 513 triliun yang disebut Menkeu Purbaya merupakan posisi kas pemerintah yang dikelola Ditjen Perbendaharaan.

Uang ini pada dasarnya adalah likuiditas untuk memastikan operasional negara berjalan lancar dan sebagian besar sudah memiliki alokasi belanja hingga akhir tahun," ujar Yusuf kepada Kontan, Minggu (7/6/2026).

Karena itu, Yusuf menilai angka tersebut tidak bisa sepenuhnya dianggap sebagai ruang fiskal yang bebas digunakan untuk menghadapi krisis atau guncangan ekonomi.

Ukuran ketahanan fiskal yang lebih relevan adalah Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang saat ini berada di kisaran Rp 420 triliun.

Dana tersebut memang disiapkan pemerintah sebagai cadangan untuk menghadapi tekanan besar terhadap APBN, termasuk ketika harga minyak melampaui asumsi yang ditetapkan dalam anggaran.

"Bantalan fiskal yang lebih relevan justru adalah Saldo Anggaran Lebih atau SAL yang nilainya sekitar Rp 420 triliun.

Pemerintah sendiri menegaskan bahwa SAL disiapkan sebagai cadangan menghadapi tekanan besar, misalnya ketika harga minyak melonjak jauh di atas asumsi APBN," jelasnya.