Fiberisasi BTS nasional baru mencapai sekitar 60%, sehingga banyak situs masih bergantung pada microwave backhaul yang kapasitasnya menjadi bottleneck untuk 5G.

Keterbatasan fiber backhaul juga dipengaruhi kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang membuat biaya pembangunan jaringan serat optik per kilometer 30% hingga 50% lebih tinggi dibandingkan negara-negara di daratan benua.

Biaya Regulasi dan Investasi

Teguh mengatakan biaya regulasi yang ditanggung operator telekomunikasi di Indonesia masih relatif tinggi. Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi berkontribusi sekitar 11% hingga 14% terhadap total OPEX operator.

Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata kawasan Asia Pasifik yang berkisar 7% hingga 9%, maupun Eropa Barat yang hanya 4% hingga 6%.

Tambahan beban berupa Universal Service Obligation (USO), PNBP, dan berbagai kontribusi sektoral lainnya membuat beban fiskal efektif sektor telekomunikasi Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan.

Di sisi lain, kebutuhan investasi untuk pengembangan 5G juga sangat besar. Teguh menyebut estimasi kebutuhan investasi mencapai US$18 miliar atau sekitar Rp324 triliun berdasarkan data GSMA.

>>> Industri Petrokimia Nasional Tertekan Lonjakan Harga Gas dan Banjir Impor

Bahkan, kebutuhan investasi tersebut dapat mencapai US$50 miliar atau sekitar Rp900 triliun hingga 2030 berdasarkan sejumlah estimasi konservatif.

Tidak adanya skema insentif fiskal yang setara dengan negara-negara peers membuat IRR proyek 5G di Indonesia kurang menarik bagi investor pasar modal.

Tantangan pembiayaan semakin berat karena rata-rata ARPU seluler di Indonesia masih berkisar Rp36.000 hingga Rp42.000 per bulan, hanya sekitar sepertiga ARPU Malaysia dan seperdelapan ARPU Singapura.

Akibatnya, investasi 5G membutuhkan volume pelanggan yang sangat besar untuk mencapai titik impas.