Gappri Desak Kemenkes Tinjau Ulang RPMK Kemasan Seragam Produk Tembakau
Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk meninjau ulang Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik.
Organisasi industri rokok itu menilai wacana penerapan plain packaging atau kemasan seragam berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang luas.
Ketua Umum Gappri Henry Najoan menyatakan substansi dalam draf RPMK melampaui mandat yang diatur dalam Pasal 437 PP Nomor 28 Tahun 2024.
Pasal tersebut hanya mengamanatkan pengaturan gambar dan tulisan peringatan kesehatan, bukan penyeragaman desain maupun kemasan produk.
"Kemenkes terlalu memaksakan standardisasi kemasan yang bukan mandat Pasal 437.
Ketentuan Pasal 3 hingga Pasal 8 dalam draf RPMK jelas melampaui kewenangan," ujar Henry dalam keterangan resmi, Sabtu (6/6/2026).
Menurut Gappri, penyeragaman desain dan warna kemasan dapat mempersulit pembedaan antara produk legal dan ilegal.
Kondisi itu dinilai berisiko membuka ruang lebih besar bagi peredaran rokok ilegal dan memicu persaingan usaha tidak sehat.
Proses Penyusunan dan Rujukan FCTC
Gappri juga mempertanyakan proses penyusunan regulasi tersebut. Organisasi itu menilai berbagai masukan dari pelaku industri dalam forum uji publik belum mendapat perhatian memadai.
Selain itu, Gappri menyoroti penggunaan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sebagai rujukan.
Indonesia hingga kini belum meratifikasi FCTC, sehingga penerapan kebijakan yang mengacu pada konvensi itu perlu mempertimbangkan kondisi industri dalam negeri.
Di sisi lain, Gappri menilai kebijakan pengendalian konsumsi rokok yang berlaku saat ini telah menunjukkan hasil.
Volume produksi rokok nasional turun dari 356,5 miliar batang pada 2019 menjadi 307 miliar batang pada 2025.
Atas dasar itu, Gappri mendesak Kemenkes mengkaji kembali draf RPMK guna menjaga kepastian hukum, iklim usaha kondusif, dan keberlangsungan industri hasil tembakau legal nasional.
Update Terbaru
Ariana Grande Terharu Raih Empat Nominasi Grammy Awards 2027
Rabu / 18-11-2026, 12:02 WIB
Kebijakan Shin Tae-yong untuk Shayne Pattynama Usai Bela Timnas
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Mekanisme Sidang Etik Eks Kapolri Listyo Berdasar Regulasi Baru
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Pemain Muda Persija dan Persik Curi Perhatian John Herdman Saat TC
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Panduan Daftar Akun SSCASN 2026 dan Syarat Dokumennya
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Murka di Live TikTok, Daehoon Bongkar Klaim Perselingkuhan Jule yang Disebutnya Berulang
Rabu / 18-11-2026, 11:58 WIB
Emiten Hary Tanoe Digugat Kreditur Asing, Pengadilan Tetapkan PKPU 43 Hari
Rabu / 18-11-2026, 11:57 WIB
Syarat Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Menurut Pakar IPB
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB
Rutinitas skincare malam Viva untuk elastisitas kulit lansia
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB
Lesunya pasar lokal tekan kinerja manufaktur otomotif China tahun ini
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB
Artis Senior Inisial A Disebut Hard Gumay Diserang Orang Dekat, Netizen Ramai Menebak Sosoknya
Rabu / 18-11-2026, 11:53 WIB
Forkopimda Solid Jadi Syarat Utama Jaga Stabilitas Daerah Kata Mendagri
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Socialbread Hadirkan Tren Nostalgia Masa Putih Abu-Abu untuk Dewasa
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Pencuri Satroni Warung Epy Kusnandar, Begini Reaksi Santai Karina Ranau
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB






