Dan ini harus saling bersinergi ketiganya," ujarnya.

Ia menjelaskan Kementerian Keuangan berperan menjaga kesehatan fiskal dan APBN, BI bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai tukar dan kebijakan moneter, sedangkan OJK bersama Bursa Efek Indonesia menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan pasar modal.

Menurut Josua, berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah dan regulator menunjukkan setiap institusi terus menjalankan perannya untuk meredam dampak gejolak global terhadap perekonomian domestik.

Menanggapi kekhawatiran publik mengenai pelemahan rupiah, Josua menilai kondisi tersebut perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas.

Penguatan dollar AS akibat tingginya suku bunga di negara maju serta meningkatnya ketegangan geopolitik global telah menekan berbagai mata uang dunia.

"Kombinasi dari semua inilah yang menyebabkan dollarnya naik dan minyaknya naik.

Pelemahan rupiah saat ini bersifat global shock, dolar AS menguat terhadap semua mata uang dunia akibat kebijakan suku bunga tinggi di negara maju dan tensi geopolitik timur tengah," ujar Josua.

Ia menegaskan pelemahan rupiah saat ini tidak mencerminkan adanya persoalan struktural dalam perekonomian Indonesia.

>>> Georgia Jamu Bahrain dalam Laga Uji Coba di Tbilisi

"Tekanan terhadap rupiah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Yang membedakan dengan masa lalu adalah saat ini kondisi perbankan nasional jauh lebih kuat, likuiditas terjaga, dan koordinasi kebijakan antara pemerintah, Bank Indonesia, serta otoritas sektor keuangan berjalan dengan baik," ujarnya.

Josua juga menepis anggapan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju krisis seperti yang terjadi pada 1998.

Menurut dia, kondisi perekonomian saat ini sangat berbeda dibandingkan dengan masa krisis Asia hampir tiga dekade lalu.

Saat itu, Indonesia menghadapi keruntuhan sektor perbankan, lonjakan inflasi yang tinggi, pelemahan tajam nilai tukar, serta kontraksi ekonomi yang dalam.