Kementerian ESDM Evaluasi Skema Bagi Hasil Tambang Minerba
Pemerintah tengah mengkaji berbagai opsi untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Langkah ini mencakup evaluasi terhadap penerapan skema bagi hasil tambang.
Opsi pembagian hasil ini dipertimbangkan untuk mengadopsi sistem yang sudah berjalan di sektor minyak dan gas bumi (migas), seperti pola cost recovery maupun gross split.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa peninjauan ulang terhadap tata kelola ini terus berjalan demi kepentingan negara.
"Yang jelas gini, untuk terkait dengan IUP [izin usaha pertambangan] dan lain sebagainya, ya kita akan evaluasi lah.
Sebetulnya, penerimaan negara, bagian negara itu, apakah sudah sesuai dengan Pasal 33 [UUD 1945] atau belum, kira-kira gitu," ucap Tri ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Mengenai kepastian penggunaan model pertambangan tertentu, pihak otoritas belum bersedia memberikan rincian lebih lanjut. "Saya enggak ngomong seperti itu [gross split], ya.
Tapi yang jelas kita lakukan evaluasi mana yang pas, kira-kira gitu," ujar Tri.
Wacana perubahan regulasi finansial di sektor batubara dan mineral ini mulai mengemuka sejak awal Mei 2026. Gagasan tersebut pertama kali mencuat setelah adanya pertemuan internal di Istana Negara.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengemukakan rencana ini usai mengadakan pertemuan terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (5/4/2026).
Fokus utama pemerintah ke depan adalah mendongkrak kontribusi finansial, baik dari wilayah tambang yang sudah beroperasi maupun proyek baru.
Skema pengelolaan baru ini dirancang dengan melihat keberhasilan mekanisme kontraktual pada komoditas minyak dan gas. "Kita akan memakai contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita.
Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split, mungkin pola-pola itu yang akan coba kita exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerja sama dengan pihak swasta," jelasnya.
Kebijakan baru ini dipastikan tidak akan mematikan peran pelaku usaha non-pemerintah dalam aktivitas pengerukan sumber daya alam.
Peluang investasi tetap dibuka lebar melalui mekanisme pemberian izin resmi maupun hak konsesi.
"Tetap konsesi, tetapi kita akan mengoptimalkan untuk pendapatan agar seimbanglah dengan negara, dan negara harusnya kan mendapatkan porsi yang lebih besar," jelas Bahlil.
Update Terbaru
Nonton Drakor Merry Berry Love Episode 7 Sub Indo di KST bukan LK21:
Rabu / 18-11-2026, 05:05 WIB
BMW i3 Tempuh 3.700 Mil Lintas Eropa, Waktu Charging di Bawah 3 Jam
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Peluang Megawati Cs Menang, Cek Jadwal Hillstate vs SOOP Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Menerapkan Disney Hug Rule untuk Kedekatan Emosional Anak
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Catatan Spesial Menanti Marc Marquez di Sprint Portugal
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Tanggapan Tegas Trump Mengenai Rencana Serangan Bom Kotor Iran
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
BI Catat Pengguna QRIS Lampaui 70 Juta serta 49 Juta Merchant
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
Horizon Evo Pesawat Sayap Tunggal Buatan Natilus Diklaim Hemat Bahan Bakar
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Statistik Impresif Mariano Peralta Bungkam Keraguan di Persib
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Xiaomi 18 Pro Series Bawa Kamera 200 MP Rilis Awal Desember 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Pesta gol ke gawang Belanda bawa Jerman melaju di Nations League
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen, Hendra Wardana Soroti Empat Saham Pilihan
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Indonesia Re Benahi PPID demi Jaga Predikat Informatif
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Anfield Jadi Saksi Persaingan Liverpool dan Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB






