Kemenpar Tegaskan Penertiban Vila Tanpa Izin Bukan untuk Persulit Usaha
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan bahwa kebijakan penertiban atau delisting terhadap akomodasi, termasuk vila yang belum memiliki izin usaha, bukanlah langkah mendadak.
Program yang telah berjalan sejak tahun lalu ini bertujuan menciptakan iklim usaha yang adil, meningkatkan keselamatan wisatawan, serta memperkuat daya saing pariwisata Indonesia.
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menyatakan bahwa tujuan utama kebijakan ini bukan untuk menyusahkan pelaku usaha.
"Justru ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata Indonesia serta menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (3/6/2026).
Kebijakan tersebut tidak hanya berpihak kepada pelaku usaha yang taat aturan, tetapi juga melindungi wisatawan. Kualitas dan legalitas akomodasi dinilai memengaruhi citra pariwisata Indonesia di kancah global.
Sosialisasi dan Pendampingan Sejak 2025
Proses delisting tidak berjalan secara tiba-tiba karena pemerintah telah melakukan sosialisasi sejak 2025.
Sosialisasi diberikan melalui asosiasi maupun Online Travel Agent (OTA), disertai pendampingan coaching clinic untuk pengurusan izin lewat sistem Online Single Submission (OSS).
"Kami tidak meninggalkan mereka sendirian.
Sejak tahun lalu kami dampingi proses pengurusan izin, mulai dari sosialisasi, coaching clinic hingga pendampingan teknis," jelas Ni Luh.
Pada tahun 2026, pemerintah kembali menyelenggarakan enam sesi coaching clinic yang dihadiri sekitar 1.500 peserta.
Kemenpar juga menyediakan tutorial dan video panduan untuk memudahkan pelaku usaha memahami proses perizinan.
Pemerintah mengapresiasi respons positif dari para pelaku usaha, terlihat dari peningkatan jumlah pemilik akomodasi yang mengurus dan berhasil mendapatkan izin resmi.
Koordinasi berkala dilakukan Kemenpar dengan OTA dan pemerintah daerah untuk verifikasi lapangan. Di Bali, pemerintah pusat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk memastikan proses berjalan lancar.
Pemerintah juga memberikan kelonggaran waktu bagi pelaku usaha untuk melengkapi dokumen. Batas waktu yang semula berakhir pada Maret telah diperpanjang.
Sesuai jadwal, proses delisting akan resmi berlaku pada 1 Agustus 2026.
Daftar akomodasi yang belum memenuhi ketentuan telah dikirimkan Kemenpar kepada OTA sejak 1 Juni 2026, yang kemudian akan diteruskan sebagai pemberitahuan kepada merchant satu bulan sebelum penghapusan.
Update Terbaru
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan Cek NIK KTP Penyaluran Bantuan Beras Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan berobat pakai BPJS Kesehatan di luar kota bagi pemudik
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Jadwal Nonton Film Bioskop Trans TV Hari Ini, 18 November 2026: Ada Film Aksi Black and Blue
Rabu / 18-11-2026, 09:40 WIB
Desakan Sanksi Hukum dari Mahfud MD Terkait Polemik Ijazah Gibran
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Pujian Donald Trump untuk Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN-AS
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Anne Hathaway melahirkan anak ketiga bersama suami tercinta Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Alasan Tissa Biani Rutin Konsultasi ke Dokter Gizi dan Rawat Kulit
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Jejak Tragedi Pan Am 812 Terungkap Lewat Susur Sungai
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB






