Ketahanan Indonesia dinilai lebih kokoh dibanding negara Asia lain karena statusnya sebagai eksportir bersih gas dan batu bara.

>>> Harga Bitcoin Anjlok ke Level Terendah Akibat Tekanan Likuidasi

Dampak terms of trade dari konflik geopolitik pun lebih terbatas.

"Bagi Indonesia, dampak perubahan kebijakan perdagangan global akibat konflik yang berkembang di Timur Tengah relatif terbatas," tulis OECD.

Namun, risiko pembengkakan biaya produksi tetap mengintai akibat melambungnya harga bahan baku industri dan pupuk. Eksportir nasional juga dibayangi ketidakpastian permintaan eksternal.

Pemerintah telah mengambil langkah taktis, seperti membekukan harga BBM subsidi, mempercepat implementasi biofuel B50, dan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) satu hari per minggu bagi ASN untuk menghemat energi.

Arah kebijakan fiskal Indonesia diproyeksikan tetap ekspansif pada 2026.

Lonjakan anggaran subsidi energi dan program makan gratis diperkirakan hanya bisa diimbangi sebagian oleh optimalisasi pajak dan efisiensi belanja.

Defisit anggaran pemerintah pada 2026 diproyeksikan mencapai 3% terhadap PDB, dengan rasio utang naik ke 40,7% terhadap PDB.

Defisit transaksi berjalan diperkirakan melebar hingga 0,7% terhadap PDB.

OECD menyarankan perbaikan efisiensi belanja publik, terutama melalui penyaluran subsidi energi yang lebih tepat sasaran kepada rumah tangga rentan.

Di sisi moneter, Bank Indonesia diperkirakan tetap mempertahankan tren ketat moderat hingga akhir 2026 untuk mengendalikan nilai tukar dan inflasi.

Risiko imported inflation meningkat setelah rupiah terdepresiasi terhadap dolar AS.

>>> IHSG Diprediksi Melemah Lagi, Tertekan Ketidakpastian Domestik dan Global

OECD juga menekankan pentingnya penguatan struktur manajerial Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) agar kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi lebih optimal.