Kebijakan Pajak Baru Berpotensi Menahan Ekspansi Usaha UMKM
Penghapusan fasilitas pajak bagi sebagian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 dinilai berpotensi menahan ekspansi usaha serta memperlambat penyerapan tenaga kerja.
Kebijakan baru ini menghapus fasilitas pajak penghasilan (PPh) final UMKM bagi badan usaha berbentuk CV dan PT biasa.
Hal itu dinilai menambah beban pelaku usaha di tengah ketidakpastian ekonomi.
Dampak pada UMKM Tulen
Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menyatakan aturan ini bertujuan positif untuk menutup celah penghindaran pajak lewat praktik pemecahan usaha.
Namun, dampaknya turut memukul pelaku UMKM tulen yang menggunakan badan hukum tersebut.
"Jadi UMKM sungguhan yang berbentuk CV atau PT biasa terdampak dari aturan pajak tersebut. Padahal, mereka tidak melakukan pemecahan usaha," kata Fajry.
Peralihan ke skema perpajakan normal mengharuskan pelaku usaha melakukan pembukuan sesuai standar akuntansi.
Fajry menilai kewajiban tersebut meningkatkan biaya kepatuhan administratif yang dapat mengganggu keberlangsungan bisnis jika bebannya terlalu besar.
"Kalau sampai tidak proporsional, hal tersebut bisa berdampak ke kesinambungan usaha UMKM," ujarnya.
Fajry juga menyoroti waktu penerapan kebijakan yang kurang ideal di tengah perlambatan aktivitas bisnis.
Meskipun tarif pajak secara regulasi tidak naik, pelaku usaha yang kehilangan fasilitas PPh final akan menghadapi kenaikan beban pajak efektif.
"Kenaikan beban pajak pada kondisi ini tentu akan membebani dunia usaha. Ketika ada kenaikan beban pajak, tentu semuanya akan dihitung ulang, terlebih pada kondisi sekarang ini," jelasnya.
Peningkatan biaya usaha ini dikhawatirkan membuat pelaku usaha menunda investasi baru yang kemudian berdampak luas pada pengurangan lapangan kerja.
Perhitungan imbal hasil yang tidak masuk akal akan membuat pengusaha menahan diri.
"Kalau perhitungan imbal hasil usahanya tidak masuk bagi pelaku usaha, tentu mereka akan menahan diri, dan konsekuensinya menahan penyerapan tenaga kerja," kata Fajry.
Sebagai solusi alternatif, Fajry menyarankan pemerintah untuk menurunkan ambang batas omzet penerima fasilitas PPh UMKM daripada memukul rata seluruh bentuk usaha CV atau PT biasa.
Langkah ini dianggap mampu menekan praktik pemecahan usaha sekaligus menjaga penerimaan negara tanpa menambah beban administratif bagi UMKM asli.
"Di sisi lain, UMKM sungguhan juga tidak terbebani oleh kewajiban administratif tambahan seperti pembukuan," pungkas Fajry.
Update Terbaru
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB






