Penambahan anggaran bertujuan memenuhi kebutuhan PTS secara komprehensif. Alokasi tersebut diharapkan mencakup kesejahteraan dosen, tenaga kependidikan, serta perbaikan fasilitas kampus.

Menurut Esti, saat ini momentum tepat bagi pemerintah memberikan konsentrasi penuh pada anggaran pendidikan. Fokus utama harus diarahkan pada Dikdasmen dan Diktisaintek.

Ia juga menyinggung kondisi di Papua yang luput dari kehadiran pemerintah dalam bentuk kampus negeri. Selama ini pihak swasta bergerak mandiri, namun mulai kewalahan tanpa dukungan dana pusat.

Poin utama usulan dukungan pemerintah bagi institusi swasta meliputi: pemberian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta (BOPTS) secara rutin, dukungan berkelanjutan tidak hanya pada akreditasi, peningkatan kualitas dan kesejahteraan dosen swasta, serta penguatan sarana dan prasarana fisik.

Dukungan finansial yang terukur dianggap solusi nyata agar kampus swasta tidak terengah-engah. Esti berharap kebijakan ini dapat memastikan standar kualitas pendidikan tetap terjaga.

Rencana Penerapan Skema BOPTS

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyatakan telah menyusun berbagai skema perhitungan bantuan per mahasiswa. Opsi perhitungan biaya satuan akan dipaparkan resmi pada pembahasan anggaran 2027.

Langkah ini merupakan tindak lanjut rekomendasi Komisi X yang mengharapkan bantuan operasional menyasar PTS. Pemerintah kini mengkaji besaran unit satuan biaya yang paling ideal.

>>> Pencalonan Presiden Real Madrid 2026: Riquelme Janjikan Haaland dan Rodri

Sebagai gambaran, Menteri memberikan simulasi perhitungan jika ada 1,7 juta mahasiswa baru per angkatan.

Apabila dialokasikan Rp 10 juta per mahasiswa, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 17 triliun.

Angka ini masih bersifat simulasi dan bisa disesuaikan, misalnya dimulai dari Rp 5 juta.

Semua usulan sedang dimatangkan tim kementerian untuk diajukan dalam postur anggaran 2027 sesuai arahan DPR.