Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan bahwa rekrutmen dosen dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi dihapus mulai 2026.

Keputusan ini diambil setelah adanya kesepakatan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Brian menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta pada Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, sistem kontrak PPPK dinilai kurang ideal untuk profesi dosen yang memiliki jenjang akademik berkelanjutan.

Model kerja PPPK yang terlalu kaku dianggap menghambat kontribusi maksimal dosen dalam ekosistem pendidikan tinggi.

Hak Khusus bagi Dosen PPPK Saat Ini

Meski rekrutmen baru dihentikan, dosen yang saat ini berstatus PPPK tetap mendapatkan sejumlah hak khusus.

Mereka diizinkan melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi yang lebih lanjut.

Kesempatan pengembangan diri yang diberikan setara dengan dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dosen PPPK juga bisa mengajukan kenaikan pangkat akademik, seperti jabatan Lektor hingga Lektor Kepala.

Penyesuaian ini telah diatur melalui regulasi yang diterbitkan sejak dua tahun lalu.

Namun, Brian mengakui masih terdapat perbedaan dalam hal insentif keuangan antara PPPK dan PNS.

Aspirasi Penyetaraan Status Menjadi PNS

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyuarakan aspirasi dari para dosen di lapangan.

Banyak pengajar berharap skema PPPK dapat dialihkan atau disatukan ke dalam status PNS secara terpadu.

Hal ini dipicu oleh hambatan karier yang selama ini dirasakan karena batasan status kontrak kerja.

Pemerintah kini tengah merumuskan bentuk optimal bagi manajemen sumber daya manusia di perguruan tinggi.

Fokus utamanya adalah memastikan setiap pengajar memiliki kepastian karier yang jelas untuk jangka panjang.