Jepang Resmi Naikkan Biaya Visa dan Izin Tinggal WNA Mulai 2026
Pemerintah Jepang baru saja mengesahkan revisi undang-undang imigrasi yang berdampak pada kenaikan biaya pengurusan visa dan izin tinggal bagi warga asing.
Keputusan ini diambil oleh Parlemen Jepang pada Jumat lalu.
Kenaikan Biaya Visa dan Izin Tinggal
Revisi aturan ini membawa perubahan signifikan pada batas atas biaya administrasi imigrasi. Pemerintah menetapkan plafon baru yang jauh lebih tinggi dibandingkan tarif saat ini.
Batas maksimal baru untuk perpanjangan visa ditetapkan sebesar 100.000 yen atau sekitar Rp 11 juta.
Sementara itu, izin tinggal permanen memiliki batas maksimal 300.000 yen atau sekitar Rp 33 juta.
Sebagai perbandingan, saat ini biaya perpanjangan masa tinggal hanya 6.000 yen atau setara Rp 671 ribu.
Pengajuan menjadi penduduk permanen saat ini dikenakan biaya 10.000 yen atau sekitar Rp 1,1 juta.
Alasan dan Keringanan
Pihak berwenang menyatakan kenaikan ini untuk menutupi biaya operasional administrasi yang terus membengkak. Besaran tarif pasti akan diputuskan melalui peraturan kabinet setelah konsultasi publik.
Meskipun tarif naik, pemerintah Jepang menjanjikan skema keringanan bagi pemohon tertentu. Fasilitas ini ditujukan bagi mereka yang memiliki alasan kemanusiaan mendesak atau mengalami kendala ekonomi serius.
Mekanisme pemberian keringanan sempat memicu perdebatan di parlemen karena kriterianya dinilai belum spesifik. Badan Layanan Imigrasi Jepang berkomitmen untuk segera menyusun panduan teknis yang lebih detail.
Sistem JESTA
Inovasi lain dalam revisi ini adalah peluncuran Japan Electronic System for Travel Authorization (JESTA). Sistem ini dijadwalkan mulai beroperasi penuh pada tahun fiskal 2028.
JESTA akan diwajibkan bagi warga dari 74 negara yang saat ini menikmati fasilitas bebas visa kunjungan singkat. Wisatawan harus mendaftarkan data perjalanan secara daring sebelum berangkat ke Jepang.
Data yang perlu dikirimkan meliputi identitas lengkap, tujuan kunjungan, dan daftar destinasi yang akan didatangi. Informasi akan diverifikasi dengan basis data catatan kriminal untuk mencegah potensi pelanggaran hukum.
Jika terdeteksi risiko ilegalitas, pelancong bisa dilarang menaiki transportasi menuju Jepang. Langkah ini diambil untuk memperkuat keamanan nasional, mencegah terorisme, dan meminimalisir kerja ilegal.
Jumlah warga asing di Jepang mencapai rekor tertinggi sebanyak 4,13 juta orang pada akhir 2025.
Update Terbaru
Ketegangan Meningkat Saat Iran Serang Radar Militer AS di Bahrain dan Fasilitas Kuwait
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Fakta Daging Kucing Masih Dikonsumsi di 4 Negara Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Aksi Jual Asing Tekan Saham BBCA hingga Koreksi 1,79 Persen
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Daftar Pajak Terbaru Pembelian dan Buyback Emas Batangan Antam
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Seiring Koreksi Pasar Global
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Tanggapan Jensen Huang Terkait Kemungkinan Pimpin Kembali Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Peran Strategis QRIS dan DEFA Perkuat Posisi Indonesia di ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Pendapatan Turun, BEI Minta Klarifikasi Kinerja MSKY
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Harga Emas Hari Ini, 18 November 2026: Antam Turun Rp1.000 per Gram, Buyback Ikut Melemah Rp6.000
Rabu / 18-11-2026, 09:01 WIB
Pulih dari Koreksi, Harga Perak Murni Antam Naik Tipis
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Fakta Unik Cara Semut Mengirim Pesan Rahasia Menggunakan Getaran
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Analis jagokan deretan saham ini saat pergerakan IHSG tertekan
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Pelemahan IHSG Warnai Perdagangan Akibat Net Sell Asing
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB






