Pemerintah China secara resmi meluncurkan kebijakan relaksasi pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau VAT refund bagi pelancong mancanegara.

Langkah ini disebut sebagai reformasi VAT refund versi 2.0.

>>> Disney's The Lion King Live In Concert Hadir di Jakarta Juni 2026

Kebijakan terbaru ini menitikberatkan pada perluasan jangkauan pengembalian pajak serta penyederhanaan prosedur kepabeanan. Otoritas setempat juga meningkatkan standar layanan digital agar proses restitusi pajak lebih terintegrasi.

Kemudahan bagi Turis Asing

Wakil Menteri Perdagangan China, Sheng Qiuping, mengungkapkan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan akses bagi turis asing saat mengurus pajak.

Pemerintah berharap iklim konsumsi di dalam negeri dapat terus meningkat.

Sejak tahun 2025, fasilitas pengembalian PPN langsung di toko (on-site) telah diperkenalkan.

Inovasi ini terbukti membuahkan hasil, dengan sekitar 270.000 wisatawan asing mengajukan permohonan VAT refund sepanjang tahun 2025.

Angka tersebut melonjak empat kali lipat dibandingkan periode sebelumnya.

Pertumbuhan ini didukung oleh bertambahnya jumlah gerai belanja yang melayani pengembalian pajak, kini mencapai sekitar 14.000 toko di seluruh China.

Untuk tahun 2026, pemerintah terus memperbanyak titik gerai VAT refund di pusat perbelanjaan utama, destinasi wisata populer, hingga pelabuhan pintu masuk.

Aturan Baru Pemeriksaan dan Batas Nilai Belanja

Salah satu poin penting dalam aturan terbaru ini menyangkut batas nilai belanja minimal.

>>> Manfaat Kopi dan Efek Sampingnya bagi Kesehatan, Simak Aturan Minum Terbaru 2026

Untuk belanja di bawah CNY 10.000 (sekitar Rp2,62 juta), prosedur pemeriksaan berubah dari wajib menjadi acak.

Hal ini diharapkan mengurangi waktu tunggu di bandara dan pos perbatasan secara drastis.

Sementara untuk belanja di atas CNY 10.000, pemeriksaan administratif tetap dilakukan. Selain itu, metode pelaporan berubah dari dokumen kertas fisik menjadi digitalisasi penuh tanpa kertas (paperless).

Transformasi ini memungkinkan wisatawan menyelesaikan seluruh prosedur pengembalian PPN tanpa perlu membawa dokumen kertas. Otoritas pajak dan kepabeanan akan berbagi data faktur secara elektronik melalui sistem informasi terintegrasi.

Pemerintah juga memastikan layanan VAT refund memiliki standar seragam di seluruh negeri.

Fleksibilitas tambahan diberikan berupa izin pemrosesan restitusi di berbagai pelabuhan keberangkatan yang berbeda dari lokasi awal masuk.

Periode keberangkatan yang diizinkan untuk mengklaim pajak diperpanjang menjadi 28 hari sejak tanggal transaksi.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya besar China dalam memperkuat sektor pariwisata dan menjadikan negara tersebut sebagai pusat perbelanjaan global yang kompetitif.

>>> 4 Rekomendasi HP Baterai Jumbo Terbaru 2026, Bisa Jadi Powerbank

Target pemberlakuan efektif digitalisasi penuh adalah 1 Juli 2026.