Suriah Resmi Umumkan Reformasi Pajak 2026, Targetkan Pemulihan Ekonomi
Pemerintah Suriah secara resmi mengumumkan reformasi sistem perpajakan nasional pada 1 Juni 2026. Langkah ini diambil untuk membangkitkan ekonomi setelah perang saudara selama belasan tahun.
Menteri Keuangan Suriah, Mohammed Yisr Barnieh, menegaskan kebijakan ini tidak bertujuan menambah beban rakyat. Pemerintah ingin mengaktifkan aturan yang ada secara lebih transparan.
Fokus Transparansi dan Keadilan
Reformasi ini bertujuan menata ulang struktur keuangan negara dan mengoptimalkan penerimaan. Fokusnya meliputi perbaikan regulasi dan modernisasi sistem perpajakan.
Pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara penguatan kas negara dan perlindungan ekonomi masyarakat. Beberapa poin utama reformasi antara lain:
- Menetapkan ambang batas baru Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk membantu rakyat kecil.
- Menerapkan tarif pajak kompetitif dan fleksibel bagi pelaku usaha untuk memicu investasi.
- Melakukan pembebasan pajak penjualan untuk komoditas dasar.
- Modernisasi prosedur administrasi keuangan agar lebih terintegrasi.
- Peluncuran program apresiasi bagi wajib pajak disiplin.
Perlindungan Pekerja dan Insentif Bisnis
PTKP untuk PPh orang pribadi ditetapkan sebesar SYP640.000 per tahun. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak krisis.
Sekitar 90% pekerja diperkirakan terbebas dari kewajiban membayar PPh orang pribadi. Sektor bisnis juga mendapat perhatian dengan tarif pajak efektif maksimal 15%.
Tarif tersebut diharapkan menarik kembali minat investor dan menghidupkan industri yang sempat lumpuh.
Pengecualian dan Keringanan Pajak
Pemerintah memberikan pembebasan pajak penjualan untuk barang-barang pokok. Kategori yang dibebaskan meliputi bahan makanan dasar, obat-obatan dan alat medis, serta perlengkapan pendidikan.
Kebijakan ini diharapkan menurunkan harga barang pokok dan menekan inflasi.
Modernisasi Sistem dan Golden List
Reformasi juga mencakup pembenahan teknis. Barnieh menjanjikan proses pembayaran pajak yang lebih mudah dan sederhana.
Pemerintah meluncurkan proyek "Golden List", yaitu daftar pedagang dan pelaku industri dengan kepatuhan pajak sangat baik.
Anggota daftar ini mendapat fasilitas khusus, seperti pembebasan uang muka pajak dan pengurangan prosedur administratif.
Mengejar Ketertinggalan Tax Ratio
Saat ini tax ratio Suriah hanya 3,5% terhadap PDB, jauh di bawah rata-rata global 15%.
Pemerintah menargetkan kenaikan tax ratio melalui modernisasi sistem digital, bukan dengan menaikkan tarif.
Strategi utama adalah efisiensi pemungutan dan penguatan kepatuhan sukarela. Keberhasilan reformasi ini akan menjadi kunci pembiayaan pembangunan infrastruktur pasca perang.
Update Terbaru
Jejak Tragedi Pan Am 812 Terungkap Lewat Susur Sungai
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Peluang Aprilia gagalkan ambisi juara dunia Marc Marquez
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Petani Boleh Jual Jagung Di Atas HPP, Ini Penjelasan Bapanas
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Loyalitas ke Presiden Prabowo Jadi Penentu Utama Posisi Cawapres
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Raymond/Joaquin Alami Tren Negatif, Telan Empat Kekalahan Dini
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Kenali Gejala Dini Kanker Kulit Langka dari Benjolan dan Memar
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Aturan Lengkap Masuk Konser Guns N' Roses di Stadion Madya GBK
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Sudah Direm Tangan, Mobil Innova Ini Berjalan Sendiri Tanpa Sopir
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Ketegangan Meningkat Saat Iran Serang Radar Militer AS di Bahrain dan Fasilitas Kuwait
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Fakta Daging Kucing Masih Dikonsumsi di 4 Negara Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Aksi Jual Asing Tekan Saham BBCA hingga Koreksi 1,79 Persen
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Daftar Pajak Terbaru Pembelian dan Buyback Emas Batangan Antam
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Seiring Koreksi Pasar Global
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB






