Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kebijakan ini berlaku mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Kebijakan tersebut bertujuan meringankan beban finansial warga sekaligus memperingati HUT ke-499 Kota Jakarta dan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia.

Dasar Hukum dan Mekanisme

Penghapusan denda diatur melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026.

Aturan ini menetapkan pembebasan sanksi administratif secara jabatan untuk PKB dan BBNKB.

Fasilitas ini berjalan otomatis melalui sistem komputerisasi perpajakan saat wajib pajak melakukan transaksi pembayaran.

Pemilik kendaraan tidak perlu mengajukan permohonan tertulis secara manual ke kantor Samsat.

Harapan Pemerintah

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengatakan program ini dihadirkan untuk mempermudah warga menuntaskan kewajiban perpajakan.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan kendaraannya dengan lebih ringan melalui pembebasan sanksi administratif," ujar Lusiana.

Ia berharap masyarakat memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya selama periode berlangsung.

Melalui stimulus tersebut, otoritas ibu kota berkomitmen menyediakan fasilitas berorientasi kesejahteraan publik.

Upaya ini diharapkan mampu memicu peningkatan kualitas hidup warga Jakarta.