Kemenkeu Resmi Tetapkan Aturan Baru PNBP Profesi Akuntan Publik 2026
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi menetapkan aturan baru mengenai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk profesi akuntan publik.
Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33 Tahun 2026.
Aturan ini mencakup berbagai komponen biaya administratif, mulai dari perizinan hingga denda keterlambatan pelaporan. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepatuhan para praktisi akuntan.
Tarif Izin Akuntan Publik dan KAP
PMK 33/2026 menetapkan sejumlah tarif untuk izin dan perpanjangan. Izin akuntan publik dikenakan biaya Rp1 juta per permohonan, dengan biaya perpanjangan yang sama.
Untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) perseorangan, izin usaha dipatok Rp1,5 juta.
Sementara itu, KAP dengan 2 hingga 4 rekan dikenakan tarif Rp3 juta, dan KAP dengan 5 rekan atau lebih sebesar Rp6 juta.
Biaya pembukaan kantor cabang KAP ditetapkan Rp2 juta per pengajuan.
Registrasi akuntan profesional asing untuk masa berlaku 3 tahun dikenakan biaya Rp9 juta, dengan perpanjangan Rp8,5 juta untuk periode yang sama.
Biaya Persetujuan Afiliasi Internasional
Kemenkeu juga mengatur biaya bagi KAP yang bekerja sama dengan entitas asing. Persetujuan mencantumkan nama KAP asing bersama nama KAP lokal sebesar Rp5 juta.
Sedangkan biaya pendaftaran bagi KAP asing atau organisasi audit asing ditetapkan Rp10 juta per permohonan. Ketentuan ini bertujuan mendukung kolaborasi internasional yang transparan.
Denda Administratif Keterlambatan
PMK 33/2026 juga merinci sanksi denda administratif. Keterlambatan perpanjangan izin akuntan publik dikenakan denda Rp1 juta per kejadian tanpa batas maksimal.
Untuk keterlambatan penyampaian laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, dan laporan pendidikan profesional berkelanjutan, denda sebesar Rp100.000 per hari kerja dengan maksimal Rp2 juta.
Denda ini dihitung sejak batas waktu pengumpulan laporan berakhir hingga mencapai batas tertinggi. Tujuannya mendorong disiplin pelaporan berkala.
Seluruh penerimaan PNBP wajib disetorkan langsung ke kas negara sesuai Pasal 1 ayat (2) PMK 33/2026. Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak 25 Mei 2026.
Update Terbaru
Aturan Memilih Kadar Retinol 0,01 Persen Khusus Perawatan Kulit Sensitif
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Jumlah Badak Jawa di Ujung Kulon dan Wacana Relokasi Habitat Baru
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Strategi pakai bedak agar riasan kulit berminyak tahan lama dan glowing
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Prestasi Gemilang Pemprov DKI Sabet Empat Penghargaan Humas Komdigi
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Istri Russell Brand Yakin Suami Tidak Bersalah Meski Divonis
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
John Travolta Siap Buka Hati Usai Enam Tahun Fokus Urus Buah Hati
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Ramalan Zodiak 18 November Memuat Tantangan Asmara Capricorn serta Aquarius
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Cara Memulai Usaha Cilok dan Bakso Tusuk Gerobak untuk Pemula: Modal, Peralatan, dan Cara Jualnya
Rabu / 18-11-2026, 10:37 WIB
Kabar bahagia kehamilan kedua dibagikan istri Tommy Kurniawan
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Syarat Masa Berlaku Paspor 6 Bulan Sebelum Berangkat ke Luar Negeri
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Peran Rumah Irjen Eko Hadi dalam Kasus Makar Prabowo Terungkap
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Sekolah bawah tanah di Kabul jadi wujud perlawanan perempuan
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Nilai Jual Emas Antam Terkoreksi Seribu Rupiah pada Rabu Ini
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB






