PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN), emiten sawit milik Haji Isam, memberikan tanggapan resmi terkait rencana pemerintah membentuk badan usaha baru.

Langkah ini berkaitan dengan pendirian PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang akan mengelola ekspor sumber daya alam.

Manajemen PGUN menyatakan sikap hormat dan kepatuhan penuh terhadap setiap regulasi pemerintah. Hal ini termasuk rencana penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.

Fokus pada Pasar Domestik dan Afiliasi

Manajemen PGUN menegaskan operasional perusahaan tidak akan terganggu secara langsung. Hal ini karena perseroan tidak melakukan penjualan ke luar negeri secara mandiri.

Produk utama perusahaan seperti Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel lebih banyak diserap pasar dalam negeri. Fokus penjualan diarahkan kepada pihak afiliasi dan pelanggan lokal di Indonesia.

Beberapa mitra utama dan tujuan distribusi produk PGUN meliputi PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) yang menggunakan produk sebagai bahan baku biodiesel.

PT Kodeco Agrojaya Mandiri (KAM) mengolah bahan baku menjadi Crude Palm Kernel Oil (CPKO). Pelanggan domestik lainnya tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Melalui pola distribusi tersebut, kebijakan ekspor melalui BUMN khusus dinilai tidak memiliki pengaruh material. Aktivitas produksi dan operasional di lapangan dipastikan tetap berjalan normal.

Dampak Finansial dan Langkah Mitigasi

Dari sisi keuangan, PGUN menyampaikan pendapatan dan laba bersih tidak terdampak signifikan. Arus kas serta kontrak kerja sama dengan pelanggan yang sudah ada tetap berjalan sesuai rencana.

Manajemen menjamin tidak ada risiko hukum atau potensi gagal bayar atas kontrak yang berjalan. Seluruh kewajiban finansial terhadap pihak ketiga tetap dipenuhi sesuai perjanjian.

Hingga saat ini, PGUN belum merencanakan tindakan korporasi khusus sebagai respons terhadap pembentukan PT DSI. Perseroan memilih memantau perkembangan kebijakan dan siap melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Latar Belakang Pembentukan PT DSI

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menginisiasi pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

BUMN ini memiliki mandat mengawasi dan mengatur ekspor komoditas unggulan seperti batu bara, sawit, dan ferro alloy.

Langkah ini diambil untuk menekan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp15.400 triliun sejak 1991 hingga 2024. Kerugian dipicu praktik transfer pricing dan under-invoicing.