Menteri Agama Nasaruddin Umar menanggapi polemik penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto.

Presiden menyalurkan lebih dari 1.000 hewan kurban pada Kamis (28/5/2026). Langkah ini memicu perhatian publik dan pengamat politik.

>>> Pemerintah Rancang Pagu Transfer ke Daerah 2027 Capai Rp810 Triliun

Nasaruddin Umar enggan berkomentar gamblang mengenai kontroversi tersebut. Ia menekankan esensi kurban adalah menghadirkan kebahagiaan dan menjamin kecukupan pangan bagi warga yang membutuhkan.

Pemerintah menilai langkah ini sebagai bagian dari program intervensi ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Sebagian pihak mempertanyakan akuntabilitas penggunaan anggaran negara untuk kegiatan keagamaan personal.

Menag menjelaskan bahwa hewan kurban dari Kepala Negara telah diterima pengelola Masjid Istiqlal Jakarta. Hewan tersebut kemudian disalurkan ke berbagai wilayah.

"Iya, jadi saya kira kemarin kita juga sudah jelaskan bahwa Bapak Presiden itu juga sudah kita terima hewan kurbannya di Istiqlal.

>>> Siklon Tropis Tingkatkan Risiko Penularan Hantavirus dan Diabetes

Ya, kalau Bapak Presiden mau memberikan ke tempat lain itu enggak ada masalah," ujar Menag.

Menurut Nasaruddin Umar, ajaran Islam menekankan kepedulian sosial pada hari besar keagamaan. Hal ini demi memastikan tidak ada warga yang kekurangan makanan.

Menag menambahkan bahwa semangat berbagi di Iduladha bersifat universal. "Kurban itu bukan hanya untuk umat Islam loh, ya.

Tetapi siapa pun yang kelaparan, siapa pun yang membutuhkan," pungkasnya.

>>> Dokter: Makan Daging Bukan Penyebab Langsung GERD

Penyisihan anggaran negara untuk hewan kurban kepala negara merupakan tradisi tahunan di Indonesia. Ini menjadi bentuk bantuan sosial keagamaan dari pemerintah untuk masyarakat di berbagai daerah.