MGBKI Soroti Dugaan Skandal Riset Palsu dan Fabrikasi Data Peneliti
Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI) menyoroti dugaan skandal riset palsu dan fabrikasi data menggunakan kecerdasan buatan (AI) oleh sejumlah peneliti Indonesia.
Kasus ini mencuat setelah viral di media sosial pada Selasa (26/5/2026). Pelaku dilaporkan berhasil mendapatkan berbagai bantuan perjalanan (travel grant) untuk konferensi ilmiah internasional.
Kegaduhan bermula dari unggahan warganet yang mengungkap adanya pihak non-tenaga kesehatan yang memperoleh puluhan dana bantuan perjalanan dalam beberapa tahun terakhir.
"Bukan dokter, bukan perawat, bukan nakes tapi bisa dapat puluhan travel grant selama dua hingga tiga tahun di bidang spesialis kedokteran semua," tulis salah satu warganet.
Tanggapan MGBKI
Sekretaris MGBKI Prof Theddeus Octavianus Hari Prasetyono menjelaskan bahwa persoalan ini berada di ranah pelanggaran etik akademik. Penanganan kasus menjadi tanggung jawab lembaga tempat peneliti bernaung.
"Terduga kuat ini adalah persoalan di ranah etik. Tidak langsung menyasar persoalan hukum, kecuali dibawa oleh penyelenggara kegiatan ilmiah," kata Prof Theddeus.
Ia juga mempertanyakan sistem penyaringan panitia konferensi yang dinilai meloloskan penelitian tidak valid.
"Yang paling berwenang di arena etik ini adalah institusi akademik yang menaungi individu yang melanggar etik atau integritas akademik," ujarnya.
Menurutnya, proses seleksi untuk mendapatkan dana bantuan perjalanan ilmiah di bidang kedokteran seharusnya sangat ketat. "Sangat tidak mudah mendapatkan grant.
Kalau ada peneliti bisa pergi berpuluh-puluh kali dalam setahun, tentu menjadi pertanyaan besar," ucapnya.
Ketua MGBKI Prof Dr dr Budi Iman Santoso, SpOG(K), MPH menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus manipulasi karya ilmiah ini.
"MGBKI menegaskan bahwa fabrikasi data, falsifikasi hasil penelitian, plagiarisme, pemalsuan identitas, pencatutan afiliasi, manipulasi kepengarangan, dan penyalahgunaan kecerdasan buatan untuk menciptakan karya ilmiah fiktif merupakan pelanggaran serius terhadap martabat ilmu pengetahuan," jelas Prof Budi.
Pihak MGBKI mendesak dilakukannya audit ilmiah secara independen dan transparan. Mereka juga mengimbau publik untuk menghindari tindakan doxing terhadap terduga pelaku.
Jika terbukti bersalah, sanksi tegas mulai dari pembatalan penghargaan, sanksi akademik, hingga tindakan hukum siap diberlakukan sesuai regulasi.
Update Terbaru
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global Layar 3000 Nits
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Rekomendasi Krim Tangan Pencerah untuk Atasi Noda Gelap di Kulit
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Studi Ungkap Pengelolaan Hutan Adat Didominasi Elite Laki-laki
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Casio Rilis G-Shock Ungu Transparan Kolaborasi dengan Sneaker Politics
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Jennifer Lawrence dan Para Bintang The Hunger Games Kembali Bersama di Premiere Film Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Studi: Geser Jam Tidur Dua Jam Lebih Awal Turunkan Skor Depresi
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Hamish Daud Jualan Tumbler di TikTok, Netizen Ramai Beri Dukungan
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB






