Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI), Johanes Herlijanto, menegaskan bahwa dominasi Cina di sektor digital Indonesia berpotensi mengancam kedaulatan digital bangsa.

Ia mendesak pemerintah segera melakukan langkah mitigasi strategis.

>>> POGI Ungkap Bahaya Paparan BPA Terhadap Pubertas Dini Anak

Dalam seminar publik bertajuk “Diplomasi Digital China di Asia Tenggara: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia” di Jakarta, Senin (25/5/2026), Johanes menekankan pentingnya diversifikasi rantai pasok teknologi.

Pemerintah harus menghindari penguasaan infrastruktur vital oleh satu vendor atau satu negara.

“Pemerintah diimbau untuk meningkatkan diversifikasi rantai pasok, serta memanfaatkan diplomasi dengan Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa,” ujar Johanes yang juga dosen di Universitas Pelita Harapan.

Ia menambahkan, pemerintah harus memaksa vendor asing tunduk pada yurisdiksi hukum Indonesia, termasuk kepatuhan pada UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), kewajiban lokalisasi data untuk sektor strategis, dan audit keamanan transparan.

Ancaman Siber dan Ketergantungan Teknologi

Peneliti dari Australian Strategic Policy Institute (ASPI) Canberra, Gatra Priyandita, Ph. D, membeberkan kecanggihan program siber ofensif Cina.

Menurutnya, Cina memiliki program siber ofensif paling canggih dengan fusi sipil-militer yang menghapus batas negara dan swasta.

Melalui program “Jalur Sutra Digital”, Cina gencar menawarkan infrastruktur digital ke negara berkembang, termasuk Asia Tenggara.

Gatra menyebut siber ofensif ini bertujuan mengumpulkan intelijen strategis, akuisisi ekonomi, dan teknologi secara berkelanjutan di masa damai.

“Jalur Sutra Digital memunculkan kekhawatiran terkait ketergantungan teknologi, keamanan siber, dan pengaruh strategis China.

>>> Woori Bank Korea Suntik Dana Dukung Bisnis Bank Woori Saudara

Infrastruktur yang dibangun bisa digunakan untuk memata-matai, menekan, dan melumpuhkan sistem kritis kita,” ungkap pakar lulusan Australian National University tersebut.