Kebijakan Ekspor Satu Pintu DSI Kacaukan Rantai Pasok Sawit
Petani swadaya yang menguasai sekitar 40% lahan sawit Indonesia mulai meninggalkan pemupukan tanaman karena anjloknya harga di tingkat petani tidak lagi mampu menutup tingginya biaya produksi.
Serikat pekerja independen memperingatkan bahwa strategi sentralisasi ini menyerupai kegagalan regulasi masa lalu yang memiskinkan komunitas petani lokal.
"Situasi memburuk setelah beberapa perusahaan mulai menahan pembelian dan menghentikan penjualan untuk sementara waktu," kata Ketua Umum SPKS Sabarudin dalam rilis resmi tertulis pada Senin, 25 Mei 2026.
Sabarudin memperingatkan bahwa kebijakan satu pintu menciptakan monopsoni berbahaya yang langsung menekan harga petani.
Ia menambahkan bahwa kebuntuan yang berkepanjangan akan membuat petani meninggalkan tanaman tersebut sepenuhnya, berkaca pada kehancuran parah tahun 2015.
Keruntuhan struktural ini mengancam target transisi energi pemerintah.
Jika petani swadaya menghentikan produksi, negara akan menghadapi defisit bahan baku yang serius sehingga dapat menggagalkan mandat biodiesel B50.
Inti dari krisis ini berakar pada ketiadaan panduan teknis mengenai cara DSI mengelola logistik perdagangan.
Pengusaha pabrik swasta dan pembeli internasional belum mendapatkan kejelasan mengenai mekanisme penyelesaian pembayaran, formula penetapan harga acuan, serta alokasi risiko perusahaan.
Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto menyoroti dampak negatif dari kebijakan ini dan menilai mekanisme pasar standar telah rusak akibat spekulasi.
"Akar masalah saat ini adalah ketidakjelasan regulasi dan mekanisme implementasi kebijakan," ujar Darto dalam pengarahan darurat industri pada Senin, 25 Mei 2026.
Darto menambahkan bahwa pelaku usaha tidak mengetahui secara pasti bagaimana mekanisme perdagangan, pembayaran, formulasi harga, dan pembagian risiko bisnis akan dijalankan.
Untuk mencegah kehancuran industri secara penuh, POPSI mendesak pemerintah segera mencabut monopoli perdagangan DSI.
Organisasi tersebut menyarankan agar lembaga negara itu dibatasi pada peran administratif dan pemantauan data demi memulihkan kepercayaan pasar global.
Update Terbaru
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Cara Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit Secara Efektif
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Strategi BRIN libatkan mahasiswa telusuri naskah kuno Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Pencairan Uang Saku MagangHub 2027 Berpotensi Sedikit Terlambat
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Debut Bersejarah Vietnam U-17 di Piala Dunia, Belgia Menanti di Laga Pembuka Grup G
Rabu / 18-11-2026, 08:05 WIB
Wonderkid Benfica Gianluca Prestianni Diperebutkan Arsenal, PSG, dan Bayern
Rabu / 18-11-2026, 08:01 WIB
Pau Cubarsi Cedera Saat Bela Timnas Spanyol dan Perparah Masalah Lini Belakang Barcelona
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
VIVA dan MDIA Perkuat Posisi Keuangan Melalui Efisiensi Operasional
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Daftar SPBU Shell Jual Bensin di Jakarta dan Sekitarnya
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Pentagon Lancarkan Serangan ke Lokasi Rudal Iran di Pulau Qeshm
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Perkuat Bisnis, FLMC Bentuk Entitas Distribusi Beroperasi Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Ajang V-Creator Summit 2026 Jadi Saksi Ekspansi Robotik VinFast
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pernyataan Terbaru Jensen Huang Soal Kursi CEO Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
IHSG Diprediksi Tertekan Koreksi Dampak Sentimen Eksternal
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB






