Pemerintah Dorong Konversi Kendaraan Listrik, Pengamat Soroti Tantangan Hukum dan Biaya
Pemerintah terus mendorong percepatan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang digaungkan adalah program konversi kendaraan konvensional menjadi listrik.
Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR RI menegaskan keinginan untuk mengonversi mobil dan motor listrik. Tujuannya mengurangi ketergantungan impor BBM dan menghemat devisa.
Namun, langkah ini dinilai tidak mudah. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, mulai dari isu legalitas merek hingga biaya yang harus dikeluarkan masyarakat.
Tantangan Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual
Agus Pambagio, Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), mengatakan wacana konversi bisa direalisasikan. Namun, ada tantangan terkait hak kekayaan intelektual dan jaminan hukum dari produsen asal (APM).
Mengubah jeroan kendaraan milik merek tertentu secara sepihak rawan memicu sengketa. "Kalau direalisasikan bisa saja, tapi itu tadi itu merek orang, kecuali kita bikin sendiri," ujar Agus.
Ia menambahkan, menghindari tuntutan hukum menjadi masalah utama. "Kalau bisa sih, pasti bisa.
Tapi, masalahnya itu tadi menghindari adanya tuntutan hukum misalnya," katanya.
Biaya Konversi Belum Tentu Hemat
Selain urusan hukum, faktor keekonomian juga menjadi batu sandungan. Pemerintah sering mengampanyekan bahwa kendaraan listrik lebih hemat biaya operasional harian.
Namun, Agus mengingatkan bahwa proses konversi membutuhkan modal besar di awal. Bagi masyarakat, pengeluaran tersebut justru menjadi beban baru.
"Nah, sekarang kalau apakah memang itu bisa menghemat? Belum tentu juga.
Orang Indonesia kan yang penting mengawasinya. Terus, bagaimana caranya mengkonversi, ongkosnya berapa?
Kan biaya tambahan," kata Agus.
Program subsidi konversi motor listrik yang sudah berjalan sebelumnya sepi peminat. Realisasinya jauh dari target kuota yang disiapkan.
Menurut Agus, mandeknya program tersebut karena kebiasaan mengambil kebijakan tanpa cetak biru yang jelas. "Karena tanpa perencanaan.
Dari dulu, 10 tahun terakhir kalau kita bikin sesuatu kan enggak ada perencanaan. Main sikat saja," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya tata kelola dan governance. "Ini kan negara, enggak bisa asal begitu.
Ada tata kelolanya, ada governance-nya gitu loh. Jadinya enggak jalan," katanya.
Tanpa evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan kesiapan industri pendukung, wacana konversi dikhawatirkan hanya menjadi program kosmetik.
Update Terbaru
Fitur AI Agent di Copilot Windows 11 Mampu Atur File dan Diagnosa PC
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Timnas U-20 Hadapi Dua Ujian Berat di Turki Menurut Nova Arianto
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Timnas U-17 Pastikan Tiket Piala Asia Usai Tekuk Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Jalan protokol Jakarta bernomor sejarah kolonial Belanda dulu
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Khutbah Jumat 20 November 2026: Merawat Alam, Menghormati Makhluk Allah, Lengkap dengan Teks Arab dan Doa
Rabu / 18-11-2026, 11:12 WIB
Kode Redeem FF Free Fire Hari Ini, 18 November 2026: Belum Ada Kode Resmi Baru, Waspada Kode Lama Berlabel Baru
Rabu / 18-11-2026, 11:11 WIB
Timnas Indonesia U-17 Incar Kemenangan Sempurna Lawan Myanmar
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
Garuda Asia Segel Tiket Piala Asia U-17 2027 Lewat Tiga Kemenangan
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
Cara Registrasi Mandiri di Portal Perlinsos Digital Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
BYD Mulai Mengubah Peta Persaingan Mobil Terlaris, Suzuki Perlu Perkuat Strategi Elektrifikasi
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
Peran Partai Koalisi dalam Pengusulan Cawapres Menurut Gerindra
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Putin Sambangi China Ikuti KTT APEC serta Pertemuan Tiga Negara
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB






