Kebijakan subsidi kendaraan listrik dinilai lebih tepat jika diprioritaskan untuk wilayah terpencil yang mengalami kesulitan distribusi bahan bakar minyak (BBM).

Usulan ini disampaikan oleh Djoko Setijowarno, akademisi dari Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

>>> Pemerintah Matangkan Skema Insentif Besar Mobil Listrik Berbasis Nikel

Menurut Djoko, pengalihan sasaran insentif akan lebih efektif menekan ketergantungan energi fosil nasional. Ia mencontohkan keberhasilan transisi energi di Kabupaten Asmat, Papua Selatan, yang berlangsung secara organik.

"Jika pemerintah ingin mendorong transisi energi secara efektif, prioritas subsidi kendaraan listrik sebaiknya diarahkan ke wilayah yang mengalami kesulitan distribusi BBM.

Asmat sudah menunjukkan bahwa kendaraan listrik bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan nyata masyarakat," ujar Djoko.

Kondisi Geografis dan Logistik BBM

Kondisi geografis Asmat yang didominasi rawa membuat biaya logistik pengiriman BBM melonjak tinggi.

Djoko menilai intervensi kebijakan berbasis kebutuhan riil daerah terpencil akan memberikan dampak efisiensi yang lebih besar.

"Di daerah terpencil, biaya logistik BBM sangat mahal.

Ketika masyarakat dapat beralih ke kendaraan listrik, ketergantungan terhadap distribusi BBM otomatis berkurang dan biaya hidup masyarakat menjadi lebih ringan," kata Djoko.

Pengembangan ekosistem transportasi hijau di Indonesia Timur ini terbukti berjalan tanpa menunggu infrastruktur masif dari pusat. Pola adaptasi mandiri tersebut menunjukkan teknologi diadopsi karena faktor fungsionalitas.

"Asmat memberikan pelajaran penting bahwa transisi energi tidak harus menunggu infrastruktur besar. Ketika teknologi menjawab kebutuhan lokal, masyarakat akan beradaptasi dengan sendirinya," tambah Djoko.

>>> Chery Pastikan Rakit Lokal Mobil Listrik Chery Q di Indonesia

Struktur wilayah Kota Agats yang didominasi jalan panggung dari kayu dan beton membuat motor listrik bermassa ringan lebih diminati.