Kelompok advokasi dan pakar kebijakan menyatakan kekhawatiran bahwa aturan yang lebih ketat ini dapat meningkatkan angka gagal bayar dan menghalangi mahasiswa menyelesaikan gelar lanjutan.

>>> BRIN dan Rosatom Perkuat Kerja Sama SDM Nuklir Indonesia-Rusia

Sebaliknya, pejabat pendidikan berpendapat langkah ini akan melindungi wajib pajak dan memaksa universitas menurunkan biaya kuliah.

"Ini mungkin akan menjadi koreksi yang berlebihan," kata Clare McCann, direktur kebijakan di Pusat Pendidikan Pascamenengah & Riset Ekonomi (PEER).

"Kita bisa melihat implikasi terhadap akses mahasiswa."

Pejabat departemen menegaskan bahwa batasan ini diperlukan untuk mengekang pinjaman berlebihan di seluruh sistem pendidikan tinggi.

"Keterjangkauan adalah nama permainannya saat ini," kata Nicholas Kent, Wakil Menteri Pendidikan. "Batasan pinjaman ini akan memberi tekanan pada institusi untuk menurunkan biaya.

Kita harus menekan biaya pendidikan tinggi di negara ini."

Kent juga menekankan bahwa peminjam harus bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban keuangan mereka di bawah kerangka federal yang baru.

"Peminjam memiliki tanggung jawab sebagai seseorang yang mengambil pinjaman untuk melunasinya," kata Kent.

"Bukan tugas tetangga Anda untuk melunasi pinjaman Anda, itu tugas Anda, tetapi ada alat yang tersedia untuk membantu Anda memastikan pembayaran yang terjangkau."

Rencana pinjaman yang ada seperti ICR (Income-Contingent Repayment) dan PAYE (Pay As You Earn) akan tetap tersedia bagi peminjam saat ini hingga resmi dihapus pada Juli 2028.

>>> Gaya Hidup Urban Tingkatkan Risiko Penyakit, Pakar Penang Ingatkan Pentingnya Skrining Kesehatan

Selain itu, Departemen Pendidikan menawarkan diskon suku bunga satu poin persentase hingga 30 Juni 2028 bagi peminjam yang mendaftar pembayaran otomatis sebelum 30 September.