Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan subsidi transportasi umum sebesar Rp3,75 triliun pada tahun ini.

Anggaran tersebut digunakan untuk menjaga akses mobilitas masyarakat, termasuk warga di wilayah penyangga Jakarta.

>>> Messi Terlibat 52 Persen Gol Argentina di Piala Dunia

Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali, menyebutkan bahwa subsidi ini juga mencakup Transjakarta.

Ia menyinggung tarif Transjakarta yang belum naik sejak 22 tahun lalu, yakni tetap Rp3.500.

"Tarif Transjakarta kan belum naik.

Masih tarif yang 22 tahun yang lalu, Rp3.500, dan kita setahun ini Rp3,75 triliun itu adalah kita subsidi untuk transportasi," kata Firdaus dalam Prime Plus di CNN Indonesia TV, Senin (22/6) malam.

Pemprov DKI juga memperluas jangkauan layanan transportasi melalui pengembangan rute Transjabodetabek. Inisiatif ini digagas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.

>>> Pemutihan Denda PKB Masih Berlaku di Jakarta, Jateng, dan Bengkulu

"Ini bagian komitmen dari Pemerintah DKI Jakarta untuk mengurangi ketidakadilan dalam akses," ujar Firdaus.

Meski demikian, Pemprov DKI menghadapi tantangan fiskal pada 2026 setelah dana bagi hasil yang diterima dipangkas sekitar Rp16 triliun.

Di tengah tantangan itu, tiga sektor dipastikan tidak akan mengalami pemotongan anggaran, yakni pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

Selain itu, Pemprov DKI mendorong skema creative financing untuk mendukung pembangunan proyek tanpa menggunakan APBD.

>>> Krisis RAM Global Makan Korban, Nothing Batal Rilis CMF Phone 2 Pro

Contohnya, pembangunan Taman Bendera Pusaka dan penataan kawasan Semanggi yang tidak menggunakan dana APBD.