>>> Amanda Manopo Pilih Operasi Caesar untuk Melahirkan Anak Pertama

"Dari permintaan-permintaan pemerintah itu yang betul-betul dilakukan moderasi konten oleh para platform sebelumnya hanya sekitar 20%," kata Meutya.

Kondisi pengawasan yang longgar tersebut berdampak langsung pada meluasnya peredaran materi digital negatif, mulai dari deepfake pornografi, penipuan siber, hingga hoaks kesehatan.

Oleh karena itu, Komdigi mendesak adanya transparansi total terkait jumlah personel moderator konten yang ditugaskan khusus untuk wilayah Indonesia.

Tuntutan keterbukaan ini juga telah disampaikan langsung oleh pemerintah saat melakukan peninjauan operasional ke kantor perwakilan Meta beberapa waktu lalu.

Meutya menyebut pihak Meta belum mampu memaparkan rincian data kapasitas pengawasan ruang digital mereka di tanah air.

"Kita minta transparansi, kita minta penjelasan mengenai sumber daya pengawasan mereka," ucap Meutya.

Guna mengantisipasi lambatnya respons platform, Komdigi saat ini mengandalkan patroli siber harian yang dijalankan secara terintegrasi bersama kementerian dan lembaga terkait.

Fokus operasi harian tersebut mencakup penanganan disinformasi, radikalisme digital, perjudian daring, serta pemantauan aspek perlindungan anak di internet.

Komdigi mengungkapkan rendahnya kepatuhan platform global yang rata-rata baru memenuhi sekitar 20 persen dari total permintaan pemutusan akses konten bermasalah yang diajukan pemerintah.

>>> Fortinet Ungkap Ledakan 389% Ransomware Berbasis AI

Mayoritas pengajuan blokir terhadap konten-konten berbahaya terbukti belum langsung dieksekusi oleh pihak platform.