Usut Insiden Pidie, Pemerintah Pilih Komnas HAM Ketimbang TGPF
Sabtu / 07-11-2026, 03:21 WIB
Pemerintah menegaskan belum perlu membentuk TGPF untuk mengusut insiden penembakan di Pidie, Aceh, dan menyerahkan proses penyelidikan kepada Komnas HAM.
Sabtu / 07-11-2026, 03:21 WIB
Pemerintah menegaskan belum perlu membentuk TGPF untuk mengusut insiden penembakan di Pidie, Aceh, dan menyerahkan proses penyelidikan kepada Komnas HAM.
Rabu / 04-11-2026, 09:07 WIB
Yusril Ihza Mahendra menyatakan Presiden Prabowo Subianto mengetahui dirinya menjadi korban penyadapan ilegal dari laporan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Rabu / 04-11-2026, 05:00 WIB
Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra menyatakan tersangka LSP yang diduga menyadap Presiden Prabowo merupakan seorang jenderal polisi aktif.
Rabu / 04-11-2026, 05:00 WIB
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui dirinya menjadi korban penyadapan perwira Polri.
Rabu / 04-11-2026, 04:49 WIB
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra membeberkan alasan tiga oknum polisi tersangka penyadapan Prabowo belum dikenakan pasal makar.
Rabu / 04-11-2026, 04:35 WIB
Pemerintah memastikan kasus dugaan penyadapan ilegal tiga personel Polri tidak mengarah pada tindak pidana makar dan berjalan sesuai aturan hukum.
Rabu / 28-10-2026, 09:49 WIB
Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra membeberkan arah diskusi pemerintah dalam mempertegas pemaknaan kerugian negara terkait tindak pidana korupsi.
Rabu / 28-10-2026, 07:28 WIB
Pemerintah menilai definisi korupsi dalam UU Tipikor saat ini terlalu luas dan berdampak pada citra serta investasi di Indonesia.
Selasa / 27-10-2026, 16:14 WIB
Pemerintah memastikan revisi UU Tipikor bertujuan mempertegas unsur kerugian negara dan tidak berniat menghapusnya.
Selasa / 27-10-2026, 13:28 WIB
Pemerintah Indonesia mempertimbangkan perluasan tindak pidana korupsi guna mencakup manipulasi nilai ekspor tambang serta pencurian ikan di laut.
Selasa / 27-10-2026, 11:07 WIB
Menteri Yusril sebut usulan Luhut Binsar Pandjaitan mengenai kerugian negara dan kategori korupsi berakar dari pengalaman praktik pengelolaan BUMN.
Selasa / 27-10-2026, 01:17 WIB
Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa unsur kerugian negara tidak boleh dilupakan dalam korupsi.