Pemerintah menyatakan keengganannya agar Indonesia tidak terus-menerus mendapat citra sebagai negara yang dipenuhi praktik korupsi.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai pengertian korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini terlalu luas.

Akibat rumusan tersebut, suatu tindakan tertentu yang di negara lain tidak dianggap korupsi justru bisa didakwa sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia.

Yusril menyampaikan hal tersebut dalam sebuah konferensi pers di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta, pada Selasa (27/10).

Kondisi citra yang terkesan koruptif ini disebut turut berdampak pada keengganan investor internasional dalam menanamkan modalnya.

Ia mencontohkan persoalan kredit gagal bayar pada bank milik negara yang berdasarkan aturan saat ini bisa dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara.

Padahal di negara lain, situasi serupa umumnya dipandang sebagai risiko kerugian bisnis biasa meskipun dialami oleh bank pemerintah.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengusulkan agar undang-undang terkait nantinya mengatur korupsi berdasarkan tindakan nyata bukan definisi semata.

Usulan Pengaturan Berdasarkan Tindakan

Yusril mencontohkan pengalamannya saat menyusun Perppu tentang Terorisme usai peristiwa bom Bali agar perdebatan mengenai definisi tidak berlarut-larut.

Ia menyatakan langkah pengkategorian tindakan spesifik akan membuat perbuatan yang termasuk korupsi menjadi sangat jelas.

Kebijakan ini dinilai penting guna memberikan kepastian hukum sekaligus mempermudah langkah pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Kendati suatu perbuatan nantinya diputuskan bukan merupakan tindak pidana korupsi, Yusril menegaskan hal itu tetap akan ditindak dengan kategori yang berbeda.