Pemerintah menegaskan pentingnya mempertegas pemaknaan kerugian keuangan negara dalam aturan tindak pidana korupsi.

Langkah tersebut bukan bertujuan menghapuskan unsur kerugian negara.

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan hal itu usai pertemuan Dewan Ekonomi Nasional.

Aturan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dinilai masih menafsirkan unsur kerugian negara secara terlalu luas.

Kepastian Hukum dan Perbandingan Internasional

Perumusan norma hukum yang terlalu luas dinilai tidak menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Hukum pidana harus bersifat pasti dan jelas.

Yusril membandingkan pengategorian tindak pidana korupsi di Indonesia dengan negara lain seperti Jepang dan Singapura.

Wacana pembahasan ini turut berdampak pada citra Indonesia di hadapan investor internasional.

Rencana Revisi dan Perluasan Cakupan

Pemerintah sepakat mendorong revisi terhadap Undang-Undang Tipikor yang berlaku.

Revisi ini bertujuan memperluas cakupan korupsi serta meningkatkan efektivitas penindakan kasus.

Perluasan tersebut mencakup tindakan seperti underinvoicing yang dinilai merugikan negara tetapi belum terkategorikan secara optimal.