Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan resmi di Jakarta.

Ia menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengetahui dirinya menjadi korban penyadapan ilegal dari laporan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Menurut Yusril, informasi tersebut disampaikan langsung kepada kepala negara karena persoalan penyadapan ini menyangkut kepentingan yang sangat serius bagi negara.

Ia menilai masalah tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata mengingat tujuan dari tindakan penyadapan terhadap para pejabat tinggi belum diketahui.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga jenderal polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedural dan akses ilegal.

Para tersangka tersebut diduga melakukan aksi penyadapan secara ilegal terhadap nomor telepon Presiden, menteri, hingga tokoh politik sejak tahun 2025.

Modus dan Proses Penyelidikan Bareskrim

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menjelaskan bahwa para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa melalui prosedur resmi atau surat permohonan penyidik.

Aksi ilegal tersebut dilakukan tanpa kaitan dengan penegakan hukum dan sempat menghapus jejak log pada Oktober 2026 untuk menghilangkan riwayat penyadapan.

Ketiga tersangka kini telah ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri dan dijerat dengan ketentuan hukum terkait Undang-Undang KUHP serta UU ITE.