Pemerintah memastikan bahwa perkara dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan tiga personel Polri tidak mengarah pada tindakan makar.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan penjelasan tersebut di Jakarta.

Penyidikan Tanpa Pasal Makar

Yusril menjelaskan bahwa penyidikan terhadap ketiga personel tersebut menggunakan ketentuan hukum mengenai penyadapan tanpa prosedur.

Aturan yang diterapkan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dia menegaskan bahwa pasal yang digunakan oleh para penyidik sama sekali tidak mencakup ketentuan mengenai tindak pidana makar.

Berdasarkan perkembangan penyidikan sejauh ini, belum ditemukan indikasi yang mengarah pada kategori makar terhadap negara.

Perkara tersebut murni berkaitan dengan dugaan penyadapan dan intersepsi yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Mengenai substansi komunikasi yang menjadi sasaran, Yusril menyerahkan kewenangan penjelasan sepenuhnya kepada pihak kepolisian.

Masyarakat diminta memberikan kepercayaan penuh kepada Polri dalam menangani penegakan hukum internal secara profesional.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga personel berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam kasus ini.

Ketiga tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur resmi serta akses ilegal terhadap sistem elektronik.