Laporan Dua Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran Dirilis Relawan 98
Kamis / 22-10-2026, 03:28 WIB
Kelompok relawan 98 Resolution Network memaparkan sejumlah catatan dan kebijakan penting selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di berbagai sektor.
Kamis / 22-10-2026, 03:28 WIB
Kelompok relawan 98 Resolution Network memaparkan sejumlah catatan dan kebijakan penting selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di berbagai sektor.
Kamis / 22-10-2026, 01:35 WIB
Kementerian Koperasi mengevaluasi lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai kurang strategis dan jauh dari permukiman warga setempat.
Kamis / 22-10-2026, 00:28 WIB
Pemerintah Indonesia menyiapkan Pusat Finansial Internasional Indonesia untuk menarik investasi Rp500 triliun dan memperkuat daya saing sektor keuangan.
Rabu / 21-10-2026, 23:28 WIB
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan membentuk koalisi politik besar untuk merangkul seluruh kekuatan demi persatuan nasional.
Rabu / 21-10-2026, 14:14 WIB
Undang-Undang Disabilitas sudah berjalan satu dekade, namun fasilitas layanan publik di berbagai daerah masih sulit diakses oleh penyandang disabilitas.
Rabu / 21-10-2026, 09:21 WIB
Penawaran sukuk turun 30,19 persen menjadi Rp22,76 triliun dalam lelang, tetapi pemerintah tetap menyerap Rp10 triliun pada 20 Oktober 2026.
Rabu / 21-10-2026, 06:14 WIB
Kadin meminta pemerintah beri perhatian khusus pada tekanan pendapatan kelas menengah yang berpotensi hambat daya beli dan pertumbuhan ekonomi.
Rabu / 21-10-2026, 06:00 WIB
Pemerintah berencana meluncurkan program perlindungan sosial digital pada 10 November dengan skema penyaluran bantuan uang tunai secara langsung.
Rabu / 21-10-2026, 05:56 WIB
Investigasi ProPublica mengungkap perintah rahasia Departemen Keamanan Dalam Negeri AS untuk mendapatkan dan meretas mesin pemungutan suara.
Rabu / 21-10-2026, 05:21 WIB
Majelis Ulama Indonesia secara tegas menyatakan sikap menolak kebijakan pemerintah yang menunda implementasi kewajiban sertifikasi halal hingga Oktober 2028.
Rabu / 21-10-2026, 05:07 WIB
Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan patuh pada keputusan pemerintah yang menunda kewajiban sertifikasi halal hingga 17 Oktober 2028.
Rabu / 21-10-2026, 03:02 WIB
Celios menilai kebijakan energi di bawah pemerintahan Prabowo Subianto belum efektif mengurangi ketergantungan Indonesia pada energi fosil.