Majelis Ulama Indonesia tidak menyetujui langkah pemerintah yang resmi menunda implementasi kewajiban sertifikasi halal hingga Oktober 2028.

Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI M. Cholil Nafis menilai penundaan tersebut justru akan memperberat langkah pelaku industri.

Kebijakan penundaan aturan ini dinilai bakal berdampak langsung negatif terhadap penetrasi pasar produk halal di Indonesia secara keseluruhan.

Penundaan membuat pihak terkait semakin kesulitan mengejar pangsa pasar serta dampak ekonomi syariah yang sedang dibangun.

MUI menekankan pentingnya perjuangan dalam menyediakan fasilitas produk halal agar masyarakat terhindar dari konsumsi barang yang diharamkan.

Lembaga tersebut memastikan bakal segera mengeluarkan pernyataan sikap resmi yang menyatakan penolakan terhadap penundaan wajib halal.

Sebelumnya, pemerintah menyesuaikan masa penahapan kewajiban bersertifikat halal dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal nasional.

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan perpanjangan tenggat diambil berdasarkan masukan dari berbagai asosiasi.

Pemerintah memperpanjang batas waktu melalui perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 untuk memberikan ruang memadai.

Penyesuaian jadwal mencakup produk jasa makanan, minuman, dan hasil sembelihan yang kini dimulai dari tanggal 18 Oktober 2028.

Pelaku usaha mikro dan kecil juga mendapatkan perpanjangan penahapan kewajiban bersertifikat halal sampai dengan 17 Oktober 2028.

Kewajiban sertifikasi untuk produk luar negeri turut disesuaikan mulai tanggal 18 Oktober 2028 dengan mempertimbangkan kerja sama saling pengakuan.

Sejumlah kelompok produk lain seperti obat bahan alam dan kosmetik turut disesuaikan masa penahapannya hingga Oktober 2028.

Pemerintah menyatakan komitmennya terhadap jaminan produk halal agar implementasi berjalan efektif sesuai kesiapan ekosistem.