Pemerintah berencana meluncurkan program perlindungan sosial pada 10 November 2026.

Penyaluran bantuan akan diberikan berupa uang tunai yang ditransfer langsung kepada masyarakat.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rencana tersebut setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

Penyusunan program ini mempertimbangkan indikator ekonomi makro dan potensi persoalan akibat fenomena El-Nino.

Pemerintah ingin memastikan bantuan diterima masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial.

Pendekatan penyaluran bantuan diubah dengan mengutamakan transfer uang secara langsung.

Pemerintah pada akhirnya tidak lagi memberikan subsidi kepada produk.

Anggota DEN Mochammad Firman Hidayat menyatakan uji coba digitalisasi perlindungan sosial telah dilakukan di 514 kabupaten/kota.

Program tersebut menggunakan sistem digital untuk mendukung proses pendataan penerima bantuan sosial.

Jumlah keluarga yang terdaftar dalam program digitalisasi perlindungan sosial telah mencapai 11,5 juta kepala keluarga.

Pendaftaran melalui portal program itu mencatat lebih dari 600.000 pendaftar setiap hari.

Evaluasi studi DEN di Provinsi Bali menunjukkan penurunan tingkat exclusion error sebesar 24,1%.

Digitalisasi ini dinilai mampu membuat proses bansos menjadi lebih transparan dan tepat sasaran.

Pemerintah sebelumnya juga menyiapkan stimulus ekonomi kuartal IV 2026 dengan anggaran Rp31 triliun.

Paket stimulus itu mencakup Bantuan Subsidi Upah bagi sekitar 13,3 juta pekerja.

Pemerintah turut mengalokasikan sekitar Rp17,5 triliun untuk bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram.