Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk serta jasa hingga 17 Oktober 2028 mendatang.

Jadwal baru tersebut mengalami pergeseran dari ketentuan awal yang sebelumnya dijadwalkan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026.

Menanggapi kebijakan tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan akan mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa lembaganya siap menjalankan instruksi presiden yang diatur melalui peraturan pemerintah terkait.

Ia menilai bahwa keberatan dari kalangan pelaku usaha serta kepentingan berbagai negara turut menjadi faktor yang memengaruhi penundaan ini.

Pemerintah saat ini memprioritaskan pelaksanaan sertifikasi halal khusus untuk produk makanan dan minuman terlebih dahulu.

Strategi nasional tersebut diambil agar penerapan aturan tidak perlu diperluas cakupannya secara terburu-buru ke sektor lain.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan perubahan jadwal ini dilakukan lewat revisi regulasi.

Perubahan tersebut tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Penyesuaian mencakup sejumlah ayat dalam Pasal 160 serta Pasal 161 yang mengatur perpanjangan tahapan kewajiban produk dan jasa.